.webp)
Pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029 sebesar Rp 50 juta per bulan bikin heboh masyarakat. Banyak yang mengkritik kebijakan tersebut karena jumlah tunjangan yang sangat besar.
Tak hanya di Indonesia, anggota parlemen Selandia Baru ternyata juga mendapatkan tunjangan perumahan. Namun, nominal tunjangannya lebih sedikit ketimbang yang didapat anggota DPR RI.
Dilansir situs Radio New Zealand, anggota parlemen mendapatkan tunjangan perumahan sebesar NZD 36.000 atau sekitar Rp 342 juta per tahun (kurs 1 NZD = Rp 9.510). Jika dibagi setiap bulan, maka total tunjangan yang didapat sekitar Rp 28,5 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota parlemen Selandia Baru diwajibkan hadir di gedung parlemen di ibu kota Weillington pada Selasa, Rabu, dan Kamis dalam pekan sidang yang telah ditentukan.
Pemberian tunjangan perumahan bertujuan agar anggota parlemen tidak perlu menempuh perjalanan jauh dari rumah menuju gedung parlemen. Langkah ini juga untuk menutupi biaya perjalanan yang dianggap cukup mahal.
Namun, anggota parlemen yang tinggal di wilayah komuter Wellington tidak mendapat tunjangan perumahan. Sebab, jarak tempuh dari rumah menuju gedung parlemen dianggap tidak begitu jauh.
Dengan adanya tunjangan perumahan, anggota parlemen Selandia Baru kini menjalin kerja sama dengan hotel-hotel di dekat gedung parlemen. Ada juga sebagian anggota yang menyewa apartemen, sementara yang lain menyewakan rumah pribadinya lalu menetap di sekitar Wellington.
Meski begitu, kebijakan tunjangan perumahan juga tak lepas dari kontroversi. Media lokal The Post menyebut ada 23 anggota parlemen yang tetap tinggal di rumah pribadinya di Wellington, tapi mereka juga mengklaim tunjangan tersebut.
Anggota parlemen dari Partai Nasional Tim Costley mendapat kritikan karena mengklaim tunjangan perumahan untuk tinggal di sebuah flat di Wellington. Ia mengambil tunjangan itu karena jarak rumah ke gedung parlemen sejauh 58 kilometer.
Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon kemudian membela Costley. Ia berujar tidak masuk akal jika Costley harus melakukan perjalanan pulang pergi dari rumah ke gedung parlemen mengingat jam kerjanya panjang.
"Ketika berada di Wellington, anggota parlemen bisa menyelesaikan sidang parlemen hingga pukul 10 malam," kata Luxon.
Selain jam kerja hingga larut malam, pada keesokan harinya anggota parlemen harus mulai kembali bekerja pada pukul 8 pagi. Hal itu membuat Costley harus mengambil tunjangan perumahan agar bisa tinggal di flat.
"Sebenarnya itu tidak salah, mengingat dia punya keluarga dan perlu kembali ke rumah, tapi di sisi lain dia juga harus bisa melanjutkan pekerjaannya," imbuhnya.
(ilf/zlf)
