Masalah kurang pasok rumah alias backlog perumahan saat ini masih belum terselesaikan. Pengembang mengusulkan skema sewa beli alias rent to own (RTO) untuk mengatasi masalah ini.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog saat ini mencapai 9,9 juta. Skema RTO dinilai mampu menjadi solusi penyediaan rumah bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk pekerja informasl dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) mengatakan, skema RTO bisa mempermudah masyarakat memiliki rumah. Karena masyarakat bisa menyewa dan mencicil uang muka rumah dalam waktu yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahap awal, para MBR menyewa terlebih dahulu dalam rentang waktu tertentu, misal dua tahun. Dari sebagian cicilan sewa dihimpun sebagai uang muka yang dapat dimanfaatkan ketika beralih ke KPR subsidi," tutur Junaidi. Senin (4/8/2025).
Skema RTO juga dinilai Junaidi bisa membantu kalangan pekerja informal yang punya keterbatasan akses ke sistem perbankan.
"Bahkan, skema RTO juga sekaligus bisa menjadi solusi bagi kelompok masyarakat yang terhambat ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK saat mengajukan KPR subsidi. Tentu, selama masa sewa hambatan SLIK OJK-nya diselesaikan," ujar Junaidi.
Dia menerangkan, skema sewa beli juga mampu mengatasi backlog hunian dan backlog kepemilikan hunian yang saat ini angkanya cukup tinggi.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pernah menyatakan bahwa mengutip data hasil Susenas tahun 2023, jumlah backlog kepemilikan hunian mencapai 9,9 juta kepala keluarga.
"Praktis, skema RTO yang berjalan secara massif akan ikut mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan oleh pemerintah," tutur dia.
Dalam pandangan Junaidi, kehadiran skema RTO dapat berjalan lebih cepat dan berdampak lebih luas kepada MBR saat semua para pemangku kepentingan (stakeholders) perumahan ikut terlibat, bahu membahu.
"Kolaborasi di antara para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar skema RTO bergulir lebih cepat dan tepat sasaran," tegas Junaidi.
(zlf/zlf)