PKP Mau Bikin Sistem buat Pantau Program 3 Juta Rumah

PKP Mau Bikin Sistem buat Pantau Program 3 Juta Rumah

Almadinah Putri Brilian - detikProperti
Kamis, 31 Jul 2025 19:30 WIB
Kantor Kementerian PKP
Ilustrasi Kementerian PKP. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom
Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membuat dashboard yang berisi progres Program 3 Juta Rumah. Untuk datanya nanti merupakan gabungan dari Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Rencana tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi berbasis data terhadap jumlah rumah yang dibangun dan direnovasi, termasuk siapa yang melaksanakan, lokasi pelaksanaannya, dan sumber pendanaannya. Sistem pertukaran data akan dilakukan secara system-to-system (machine to machine) antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis data.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami akan membantu menyusun kriteria FLPP dan BSPS, serta membangun dashboard bersama yang memungkinkan monitoring real-time atas progres program 3 juta rumah," ungkap Amalia dalam keterangan resmi, dikutip dari situs resmi Kementerian PKP, Kamis (31/7/2025).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya telah menyerahkan data mentah kependudukan dari Dukcapil ke BPS. Nantinya, jaringan BPS di seluruh kabupaten/kota bisa melakukan verifikasi lapangan dari data tersebut.

ADVERTISEMENT

"Data ini mencakup siapa yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tak layak. Dengan data ini, Kementerian PKP dapat menyusun strategi bantuan yang tepat sasaran," ujar Tito.

Terkait pembuatan dashboard ini pernah disebutkan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati beberapa waktu lalu. Kala itu, ia tidak merinci kapan dashboard tersebut akan diluncurkan.

Sri hanya bilang dalam waktu dekat dashboard yang berisi capaian Program 3 Juta Rumah akan diluncurkan dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Kementerian PKP masih melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah.

"Jadi di situ menggambarkan bagaimana capaian itu, pertama dari pemerintah yaitu Kementerian PKP. Kemudian kita juga bekerja sama melakukan pendataan dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah, provinsi, kota kabupaten itu juga punya program untuk rumah tidak layak huni gitu ya, untuk renovasi maupun program pembangunan rumah," jelasnya kepada wartawan usai acara Sarasehan BP Tapera di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulator KPR
Tertarik mengajukan KPR?
Simulasi dan ajukan dengan partner detikProperti
Harga Properti*
Rp.
Jumlah DP*
Rp.
%DP
%
min 10%
Bunga Fixed
%
Tenor Fixed
thn
max 5 thn
Bunga Floating
%
Tenor KPR
thn
max 25 thn

Ragam Simulasi Kepemilikan Rumah

Simulasi KPR

Hitung estimasi cicilan KPR hunian impian Anda di sini!

Simulasi Take Over KPR

Pindah KPR bisa hemat cicilan rumah. Hitung secara mudah di sini!
Hide Ads