.webp)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah datang ke kantor Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta Pusat. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup.
Fahri datang sekitar pukul 09.30 WIB di kantor Erick dengan pakaian dinasnya berwarna putih. Ia kemudian keluar gedung Kementerian BUMN sekitar pukul 10.30 WIB.
Fahri mengungkapkan pertemuannya dengan Erick Thohir membahas soal keperluan pengadaan perumahan agar lebih masif lagi. Ia pun mengusulkan agar ada 'Bulog' di sektor perumahan yang berasal dari perusahaan BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena apa pun harus ada offtaker supaya perusahaan-perusahaan konstruksi perumahan itu tidak terlalu pusing. Katanya backlog ada 10-15 juta, tapi kok mesti pemasaran, kok mesti jungkir balik menjual, susah segala macam. Ini kan pasti ada masalah," kata Fahri saat ditemui wartawan di Kantor BUMN, Jumat (25/7/2025).
Konsep besarnya, offtaker perumahan ini akan seperti Bulog yang mendapat penugasan penyerapan gabah dan beras dengan harga yang menguntungkan produsen dan disalurkan dengan harga yang lebih murah karena ada subsidi.
Walau demikian, ia belum bisa merinci terkait teknis karena masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Erick Thohir. Yang penting, kata Fahri, Erick sudah tahu masalah di perumahan selain tanah yaitu perlu ada offtaker-nya.
"(Konsepnya) ya seperti Bulog juga dia mengambil gabah dari petani. Ya sama ini juga mengambil dari produsen-produsen perumahan yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi di lokasi yang mendapatkan perizinan dari pemerintah yang kemungkinan besar nanti elemen subsidinya itu berbasis tanah," ungkapnya.
Terkait kapan 'Bulog' sektor perumahan ini diluncurkan, Fahri mengaku belum tahu karena masih akan dibahas lebih lanjut.
"Tadi terus terang kami sepakat bahwa kita akan mendalami dulu. Nanti antara tim kita perkuat dulu untuk mengambil best practice yang ada di seluruh dunia sehingga kita bisa nanti tentu dengan izin presiden ini bisa mulai dijalankan," tuturnya.
Adanya offtaker ditambah dengan subsidi tanah alih-alih cicilan, disebut-sebut bisa menurunkan harga rumah subsidi dari yang ditetapkan pemerintah saat ini. Sebab, pengembang tidak perlu membeli tanah yang bisa menghabiskan sekitar 40 persen biaya bangun rumah.
Nantinya tidak hanya rumah tapak subsidi, rumah susun subsidi juga akan 'diurus' oleh offtaker.
"Jadi kalau membangun rumah itu selama dia disebut sebagai rumah subsidi atau rumah sosial dalam konsep apa namanya, definisinya adalah semua yang mendapatkan fasilitas daripada negara disebutnya rumah subsidi. Bukakan tanahnya, bisa juga misalnya subsidi konstruksinya, juga bisa subsidi cicilannya itu. Semua disebut social housing," tutupnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)
