Meikarta disebut-sebut proyek mangkrak karena tak kunjung kelar hingga bertahun-tahun. Mendengar hal tersebut, Bos Lippo Group James Riady membantah jika Meikarta adalah proyek mangkrak.
Menanggapi banyaknya laporan konsumen yang refund dan menyebut Meikarta sebagai proyek mangkrak, CEO Lippo Group James Riady membantah tudingan tersebut. Ia menepis kalau Meikarta disebut proyek mangkrak karena menurutnya ini adalah proyek besar.
"Dan juga saudara-saudara dari media yang meninjau bisa melihat ini bukan proyek yang mangkrak. Ini satu proyek yang besar meliputi total 5.000 hektare. Dan Meikarta ini hanya satu bagian kecil dan tidak mangkrak," kata James kepada wartawan di Meikarta, Bekasi, Selasa (22/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
James berujar jika bagian dari proyek Meikarta sesungguhnya dimulai dan dikelola oleh pihak luar negeri, tepatnya dari China. Ia mengatakan jika Lippo Group hanya menaruh saham. Namun karena terjadi sejumlah masalah, James menyebut pihak China akhirnya meninggalkan Indonesia dan mau tidak mau Lippo terjun langsung untuk menyelesaikannya.
"Tapi karena banyak masalah, mereka (China) meninggalkan Indonesia. Mau tidak mau Lippo ikut terjun masuk untuk menyelesaikan. Kalau bicara story-nya tuh seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, James mengatakan jika tidak ada satu konsumen pun yang dirugikan atas mangkraknya pembangunan hunian di Meikarta. Ia menyebut jika jadwal penyerahan hanya ditunda sekitar 2-3 tahun agar dapat menyelesaikan pembangunan secara menyeluruh.
"Di dalam penyelesaian ini ada satu kesepakatan antara semua pembeli, yang ambil 20.000 (unit), yang sepakat bahwa tidak ada orang yang dirugikan. Tidak ada satu pihak pun yang dirugikan," ujar James.
Meski tersiar kabar kasus refund oleh sejumlah konsumen Meikarta, tapi menurut James hal itu jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan konsumen yang menerima unitnya. Bahkan, James berujar tak sampai 1% konsumen yang menyatakan refund kepada pihak Meikarta.
"Sekarang apa yang pertama masuk ke kementerian 34 kasus, itu menunjukkan 0,2% dari total penjualan. Jadi bukan 50%, bukan 60%, bukan 10%, tapi 0,2%. Sampai sekarang pun akhirnya menjadi 132 kasus kan, itu pun juga tidak sampai 1%," paparnya.
Meikarta disebut proyek mangkrak sebab sudah ada ratusan laporan soal konsumen yang meminta pengembalian dana atau refund. Hal ini diketahui lewat BENAR-PKP milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dalam catatan detikProperti, sudah ada sekitar 1.200 laporan masuk yang sebagian besarnya masih mengeluhkan soal Meikarta. Direktur Jenderal Kawasan Perumahan Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan dari 1.200 laporan yang masuk ke BENAR-PKP, 700 laporan di antaranya terkait dengan Meikarta yang pembelinya meminta pengembalian dana atau refund.
"(Laporan BENAR-PKP awal Juli?) Sekitar 1.200. Meikarta 700 (laporan). (Minta refund?) Iya," katanya di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).
Dalam pemberitaan sebelumnya, Marcel Martinus selaku perwakilan dari pengembang Meikarta mengatakan 38 konsumen kembali mendapatkan refund. Marcel mengatakan jika ke-38 konsumen tersebut akan mendapatkan uangnya paling lambat September 2025
"Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke depan, sama seperti yang sudah berjalan sebelumnya," ujar Marcel.
Meski begitu, skema yang digunakan oleh Meikarta adalah titip-jual. Jadi, pihaknya akan menjual terlebih dahulu unit yang dikembalikan oleh konsumen. Setelah unitnya laku terjual, maka konsumen akan menerima uang hasil penjualan tersebut. Maka dari itu prosesnya memakan waktu sekitar 1-2 bulan.
Selain itu, Marcel juga mengatakan jika pengembalian dana pada tahap pertama dan kedua juga sudah dilaksanakan. Tahap pertama ada 15 konsumen, sedangkan di tahap kedua terdapat 25 konsumen.
Jika ditotal, maka sudah ada 78 konsumen yang dilakukan proses refund. Dengan 40 konsumen pada tahap satu dan dua prosesnya sudah selesai, sedangkan tahap ketiga masih dalam tahap proses.
(ilf/das)