.webp)
Para pemimpin perusahaan properti berkumpul di kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara), Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (2/7) malam. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, salah satunya percepatan Program 3 Juta Rumah.
Pertemuan itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan terus berlangsung hingga sekitar pukul 22.30 WIB. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan, pertemuan tersebut bukanlah pertemuan sekali yang langsung selesai tetapi akan terus berlanjut hingga beberapa kendala selesai.
"Yang kita bahas tentunya adalah berhubungan dengan terhadap Program 3 Juta Rumah, kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya kita diskusikan," katanya di sela-sela rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri melaporkan kepada Ara bahwa perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan kementerian terkait soal perumahan, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Hal yang perlu dibahas adalah bea perolehan hak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) progresif.
Sri juga menyampaikan aspirasi para pengembang komersial yang mengusulkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk diterbitkan per dua tahun agar ada kepastian untuk para pengembang.
"Kalau misalnya dibikin langsung 2 tahun sebenarnya ada kepastian dari teman-teman pengembang bisa membangun lebih banyak lagi tidak menghabiskan stok saja. Itu usulannya," ungkap Sri.
Di sisi lain, Sri juga mengungkapkan bahwa saat ini bank-bank penyalur wajib untuk menyalurkan KPR kepada masyarakat non-fixed income atau mereka yang bekerja tetapi tidak memiliki slip gaji, seperti tukang sayur, tukang bakso, dan lainnya.
Sebagai informasi, beberapa yang datang dalam pertemuan tersebut adalah Plt Direktur Utama dan Wakil Direktur Perum Perumnas Tambok Setyawati, Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perum Perumnas Nixon Sitorus, Direktur PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, PT Summarecon Agung Tbk, PT Alam Sutera Realty Tbk, Sinarmas Land, Agung Podomoro Land Tbk, serta PT Lippo Group Tbk.
Selain para pengembang, ada juga Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, hingga Tenaga Ahli Menteri PKP Paulus Totok Lusida.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/zlf)
