Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok revisi aturan terkait rumah susun (rusun) subsidi. Salah satu yang akan dibahas adalah penyesuaian harga rusun subsidi.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menuturkan kebijakan rumah susun memang hal penting terutama untuk hunian di perkotaan. Untuk itu, pihaknya sedang menggodok regulasi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) khusus untuk rusun karena tahun ini belum ada yang terserap.

"Tapi hari ini memang belum banyak (rusun subsidi terserap), berarti ada hal yang perlu kita sesuaikan, ini pun sedang kita godok," ujar Sri kepada wartawan di Lobby Nobu Bank, Senin (16/6/2025).

Sri mengatakan, regulasi untuk pembangunan rusun sebenarnya sudah ada. Namun, untuk pembangunan rusun di perkotaan masih sangat 'menantang'.

"Kita yang sekarang kita dorong adalah bagaimana rusun dengan mekanisme FLPP itu juga bisa betul-betul berjalan. Hari ini regulasinya sudah ada. Tetapi kenyataannya di perkotaan untuk yang rusun ini masih sangat challenging ya. Jadi kita lagi dorong nih, oh mungkin harga per meter perseginya harus kita sesuaikan. Oh mungkin aturannya harus dibuat berbeda dengan tapak," jelasnya.

Terkait dengan pembangunan hunian subsidi di perkotaan berupa rumah tapak dengan minimal luas 18 meter alih-alih membangun rusun, Sri mengatakan itu hanya sebuah opsi. Pembangunan rusun di perkotaan akan tetap dijalankan, namun pihaknya memberikan opsi kepada masyarakat yang tidak terbiasa tinggal di rusun bisa membeli rumah subsidi di perkotaan.

"Jadi kita membuka banyak opsi. Ada masyarakat yang juga nggak nyaman tinggal di rusun, kan? Jadi alternatif, sekali lagi opsi, pilihan untuk masyarakat," tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) per 15 Juni 2025, untuk tahun ini belum ada rusun subsidi yang terserap. Sementara pada tahun 2024 ada 41 unit yang terserap, pada 2023 ada 86 unit terserap, pada 2022 ada 9 unit terserap, dan pada 2021 ada 1 unit yang terserap.

Untuk harga rumah susun subsidi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 995/KPTS/M/2021. Berikut ini daftar harga rusun subsidi di kawasan Jabodetabek.

Harga Rusun Subsidi di Jabodetabek

Jakarta Barat

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 8.900.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 320.400.000

Jakarta Selatan

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 9.200.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 331.200.000

Jakarta Timur

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 8.800.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 316.800.000

Jakarta Utara

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 9.600.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 345.600.000

Jakarta Pusat

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 9.300.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 334.800.000

Kota/Kab Tangerang dan Tangerang Selatan

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 8.400.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 302.400.000

Depok

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 8.500.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 306.000.000

Kota/Kab Bogor

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 8.600.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 309.600.000

Kota/Kab Bekasi

Harga jual/per meter persegi paling banyak Rp 8.400.000
Harga jual/unit paling banyak Rp 302.400.000

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini