Industri hotel saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PHRI DK Jakarta) mencatat adanya tren penurunan hunian pada triwulan pertama 2025.
Hal tersebut tak bisa dianggap remeh karena jadi bukti nyata kalau perekonomian sedang surut. Jika pemerintah tak segera turun tangan, maka efeknya bisa menjadi krisis berkepanjangan bagi industri hotel dan berdampak panjang ke sektor lain.
Industri Hotel Loyo, PHK Besar-besaran Menanti
Hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI DK Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya, tercatat 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. Hal itu berdampak pada banyak pelaku usaha yang terpaksa melakukan pengurangan karyawan sekaligus menerapkan berbagai strategi efisiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa faktor utama yang memicu kondisi industri perhotelan semakin memburuk. Hasil survei menunjukkan sebanyak 66,7% responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan. Hal ini dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan sejumlah lembaga pemerintah.
"Ini karena adanya pengetatan anggaran, sebagaimana kita tahu hotel-hotel itu memang salah satu sumber penting mulai dari hunian kamar, (ruang) meeting, juga restoran itu berasal dari pemerintah," kata Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers online, Senin (26/5/2025).
Turunnya penggunaan okupansi oleh pemerintah membuat industri hotel menaruh harapan kepada wisatawan domestik. Soalnya, kontribusi turis asing terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong sangat kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2019-2023, rata-rata persentase kunjungan wisatawan asing hanya mencapai 1,98% per tahun jika dibandingkan turis lokal.
"Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional," ungkapnya.
Selain itu, pelaku usaha hotel juga harus menanggung biaya operasional yang makin mahal, mulai dari tarif PDAM, gas, dan listrik yang mengalami kenaikan. Di sisi lain, tingkat hunian hotel mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir sehingga banyak yang merugi.
Kondisi yang tak menentu membuat 70% pemilik hotel rencananya akan melakukan pengurangan jumlah karyawan secara terpaksa. Dalam survei itu, responden memprediksi akan melakukan PHK sebanyak 10-30%. Selain itu, 90% responden melakukan pengurangan daily worker dan 36,7% responden akan melakukan pengurangan staf.
BPD PHRI DK Jakarta menilai jika krisis di industri hotel dan restoran tak segera ditangani dengan cepat oleh pemerintah, maka bisa berdampak luas ke berbagai sektor lainnya. Dari data BPS di 2023, terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.
"Jadi kalau bisnis hotel ini berdampak, maka imbasnya luas. Hotel itu punya kaitannya dengan para stakeholder dan pemasok, itu (mereka) pasti akan terdampak, ungkap Iwantono.
Banyak Gedung Hotel Dijual di Jakarta
Krisis yang terjadi di industri hotel semakin terlihat jelas di depan mata. Iwantono mengungkapkan jika banyak pemilik yang memilih menjual hotelnya. Kasus itu banyak ia temukan saat membuka beberapa situs jual beli properti online.
"Kalau yang melapor (ke PHRI DK Jakarta) belum ada ya, tetapi kalau kita lihat angka-angka di situs jual properti online, itu yang jualan gedung hotel itu sudah banyak sekali. Artinya, mereka kesulitan untuk mengelola," ujarnya.
Tim detikProperti mencoba untuk menelusuri soal banyaknya gedung hotel yang dijual. Dari pantauan di berbagai situs, memang ditemukan cukup banyak bangunan hotel di Jakarta yang dijual.
Salah satunya terdapat sebuah hotel yang berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara. Hotel ini terdiri dari 146 kamar dengan luas bangunan 7.200 meter persegi dan luas tanah 5.775 meter persegi. Hotel yang dijual beserta aset-asetnya itu dibanderol Rp 45 miliar.
Terdapat juga sebuah hotel bintang 4 yang dijual di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hotel ini punya luas tanah 5.234 meter persegi dan luas bangunan 25.617 meter persegi. Gedung yang terdiri dari 26 lantai itu bakal dijual di harga Rp 800 miliar.
Selain itu, masih ada sejumlah gedung hotel lainnya yang dijual di berbagai situs jual beli properti online. Ditemukan sebuah hotel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat yang dijual Rp 91 miliar. Lalu ada juga sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dijual dengan harga Rp 250 miliar.
Industri Hotel di Ujung Tanduk, Pemerintah Perlu Bertindak
Iwantono berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis ke depannya untuk membangkitkan perekonomian, khususnya di sektor industri hotel. Salah satu usulan dari BPD PHRI DK Jakarta adalah dengan pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
Selain itu, ia mengusulkan agar dilakukan penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar instansi agar lebih efisien dan transparan. Pihak PHRI DK Jakarta juga berharap agar melakukan peninjauan kembali tentang kebijakan tarif air, harga gas, dan UMP sektoral.
Dua usulan lain yang perlu disorot pemerintah adalah mengenai peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan. Lalu, pemerintah juga perlu melakukan penertiban akomodasi ilegal yang dapat merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi.
Apabila pemerintah telat menangani masalah ini, maka industri perhotelan berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain. Dukungan dari pemerintah diharapkan bisa mendongkrak lagi bisnis hotel sekaligus membangkitkan perekonomian di masyarakat.
(ilf/das)