Dilansir situs The Straits Times, Minggu (25/5/2025), para ahli mengatakan kepemilikan lahan oleh asing di lokasi strategis dan sensitif memiliki risiko tinggi. Sebab, tempat itu bisa digunakan untuk memata-matai dan mengawasi, atau untuk menguasai sumber daya penting di negara tersebut, seperti makanan dan air.

Ada sejumlah kasus mengenai pembelian lahan oleh orang asing yang bikin geger. Misalnya pada 2021, seorang warga China membeli separuh tanah di Yanahajima, sebuah pulau tak berpenghuni sepanjang 0,74 Km di gugus pulau barat daya Jepang, yang mana lokasinya paling dekat dengan Taiwan. Pemerintah Jepang tak tahu soal pembelian lahan tersebut sampai akhirnya terungkap pada Januari 2023.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Kantor Kabinet menemukan bahwa terdapat 16.862 transaksi real estat di Jepang yang masuk kategori 'sensitif' pada Maret 2024. Sekitar 371 transaksi itu dilakukan oleh orang asing, dengan 203 diantaranya merupakan pembeli asal China. Mereka membeli hunian dalam radius 1 Km dari lokasi penting bagi keamanan nasional, seperti PLTN, pangkalan militer, hingga sumber air.

Kasus lainnya, sebuah tanah seluas 4.000 meter persegi tanah yang berlokasi di distrik Itaewon, Seoul, telah dijual kepada Pemerintah China pada Desember 2018. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada dalam radius 1,5 Km dari lokasi pemerintahan dan diplomatik, termasuk kantor kepresidenan dan rencana relokasi Kedutaan Besar AS di Korea Selatan.

Sementara di Amerika Serikat, perusahaan pertanian asal China Fufeng Group, sempat akan membeli lahan seluas 150 hektare di Grand Forks, North Dakota pada 2021. Lahan itu dibeli untuk dibangun pabrik penggilingan jagung basah. Namun, transaksi itu diblokir karena muncul kekhawatiran akan keamanan pangan dan keamanan nasional, mengingat lokasi pabrik yang akan dibangun itu hanya berjarak 20 Km dari Pangkalan Udara AS.

Profesor Heng Yee Kuang dari Sekolah Pascasarjana University of Tokyo mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh warga China tersebut menimbulkan banyak kekhawatiran dari beberapa negara terkait soal keamanan.

"Perumahan di dekat lokasi strategis tak hanya memungkinkan pelacakan visual pergerakan militer yang bisa dikirimkan secara langsung, tapi juga penyadapan sinyal dan komunikasi elektronik jika tidak dienkripsi atau penyadapan kabel data di dasar laut," kata Profesor Heng.

"Kepemilikan tanah di dekatnya (lokasi strategis) menyediakan basis yang memungkinkan melancarkan operasi mata-mata lebih mudah. Risikonya bahkan lebih rendah untuk terbongkar penyamarannya," jelasnya.

Di sisi lain, pakar keamanan dari Universitas Keio Ken Jimbo mengungkapkan, adanya kelemahan dalam undang-undang membuat orang asing lebih mudah membeli lahan atau properti. Namun ia tetap yakin jika orang asing yang membeli hunian di Jepang tujuannya adalah berinvestasi.

"Sebagian besar orang asing yang membeli properti di Jepang kemungkinan besar karena investasi, bukan mengancam negara. Namun, kemungkinan adanya penyalahgunaan (terkait pembelian tanah) juga perlu digarisbawahi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ken mengaku jika masuknya investasi asing akan sangat menguntungkan bagi sebuah negara. Namun, ada tantangan bagi pemerintah agar bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keamanan nasional.

"Meskipun investasi asing membawa manfaat, tapi perlu transparansi dan pengujian lebih detail terkait identitas pembeli dan sumber dananya, terutama pembelian di area yang sensitif," pungkas Ken. (ilf/das)