Proporsi anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan tidak akan diganti dari skema 75:25 menjadi 50:50. Pemerintah pun masih mencari cara untuk mendapat dana tambahan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP menggunakan skema yang sudah berlaku. Saat ini skema KPR FLPP menggunakan proporsi 75 persen dari APBN dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"(Perubahan skema FLPP 50:50 masih?) Oh enggak itu kan udah diputuskan nggak jadi. Pakai skema existing cuman saat ini sedang berproses sudah di Kemenkeu (Kementerian Keuangan) gitu ya untuk yang tadi sebutan oleh Pak Menteri (PKP) ya exercise untuk tambahan dananya," ujar Heru di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ia memastikan tidak ada lagi isu perubahan skema. Kemudian, penyaluran FLPP tetap berproses tanpa terhambat karena isu tersebut.

Heru menjelaskan skema 50:50 tidak jadi digunakan lantaran kurang memadai untuk berbagai pihak, yakni pemerintah, perbankan, pengusaha dan masyarakat dalam penyediaan rumah. Hal ini juga agar masyarakat selaku konsumen tetap bisa mendapat rumah murah.

"Dengan 50:50 memang exercise-nya masih cukup belum ketemu gitu ya dengan kepentingan berbagai pihak tadi. Karena kita penginnya kan masyarakat jangan sampai terbebani, tetap bisa mengakses pembiayaan dengan murah dan jangka panjang. Dan saat ini existing masih 5% (bunga) jadi tetap dipertahankan," katanya.

Dengan kuota FLPP sebanyak 220 ribu tahun ini, pihaknya sedang berupaya meningkatkan alokasinya. Dari angka tersebut, ia menyebutkan tahun ini sudah tersalurkan 39.147 unit rumah dan menyediakan kuota 70 ribu unit untuk memfasilitasi empat komunitas profesi.

"Kita nggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, BP Tapera sempat menargetkan komposisi anggaran untuk FLPP yang sebelumnya 75:25 menjadi 50:50 bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebutkan saat ini dengan alokasi dana untuk 2025 kurang lebih Rp 28,7 triliun buat 220 ribu unit rumah. Menurutnya, hal itu bisa didesain dengan skema pembiayaan yang tetap memperhatikan daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun outputnya bisa meningkat.

"Karena selama ini skemanya kan 75 persen itu dana APBN FLPP yang kita kelola, 25%-nya perbankan. Dengan kolaborasi dengan teman-teman perbankan bagaimana kalo skemanya diubah nih APBN-nya 50%, dana perbankannya 50 persen sehingga leverage outputnya bisa meningkat seperti itu," katanya di Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni