.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) kembali menengok kawasan Kapuk Muara untuk melakukan mediasi antara warga dengan perusahaan terkait penutupan jalan. Pada kunjungan bulan lalu, ia telah bertemu dengan warga dan melihat langsung lokasi dinding yang menutupi akses jalan menuju PIK.
Ara kembali mendengarkan keluhan 11 perwakilan dari RW dan RT yang hadir. Masing-masing dari mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait pembukaan akses jalan tembus ke PIK.
Beberapa perwakilan RW ada yang menolak pembukaan jalan tembus apabila risikonya ada rumah warga yang digusur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketua RW 05 menyampaikan bahwa pembukaan akses akan meningkatkan kriminalisasi di lingkungan tersebut dan disarankan pelebaran jalan Kapuk Raya dan dibangun jembatan yang menghubungkan Keluharan Pejagalan dan Kapuk Muara yang berlokasi di Kalijaga RW 01 sebagai alternatif akses," kata salah satu warga di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Sabtu (1/3/2025).
Ara menyampaikan untuk pembukaan jalan, perlu adanya penentuan lokasi (penlok). Bagian ini yang berwenang untuk mengurusnya adalah pihak Pemprov DKI Jakarta, termasuk terkait pembebasan lahan untuk dibuat jalan.
Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan saat ini pihak mereka akan mengurus terkait penlok tersebut.
"Sudah ada keputusan nggak penloknya apa semuanya?" tanya Ara kepada Ali Maulana.
"Belum," jawab Ali.
"Tadi saya minta kepastian, bisa kasih jawaban belum? (Kapan bisa diselesaikan)"
"Belum," jawab Ali.
Di satu sisi, Lurah RW 06 mengatakan warga komplek Selatan Timur menolak adanya pembukaan jalan dikarenakan akan menimbulkan macet. Perumahan ini letaknya di dalam pagar pembatas jalan tersebut.
"Karena hanya akan mendatangkan kemacetan, satu. Kedua, untuk saudara-saudara kita di sini hanya akan menikmati macet. Dan ketiga, tidak pernah ada fungsinya buat mereka," ujarnya.
Ara juga menanyakan hasil investigasi dari pihak Polres Metro Jakarta Utara terhadap tumpukan batu di saluran air yang berada di belakang dinding pembatas. Dalam pantauan detikcom, batu-batu tersebut berukuran besar, dan tersebar di lahan kosong. Beberapa batu ada yang ditumpuk melebihi tinggi manusia.
 Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Foto: Sekar Aqillah - detikcom |
Pihak Kapolres Metro Jakarta Utara mengatakan sudah memanggil 16 saksi terdiri dari warga dan perusahaan yang terlibat yakni PT Lumbung Kencana Sakti dan PT Mandara Permai. Mereka juga meminta keterangan Suku Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang, tetapi pihak terakhir belum memenuhi undangan.
Mereka menyampaikan sudah mengetahui keberadaan batu tersebut sebelum ada kunjungan Ara bulan lalu. Masalah ini baru diusut setelah mereka menerima laporan.
Menurut keterangan dari para saksi, banjir yang melanda di sekitar dinding pembatas jalan sudah pernah terjadi bahkan sebelum ada pembatas tersebut. Namun, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut penyebab banjir di daerah tersebut, apakah karena ditutupi batu atau bukan.
Fungsi batuan tersebut adalah untuk mengalirkan air karena lokasinya berada di tanah cekung yang merupakan saluran air. Fungsinya mencegah banjir. Panjang tumpukan batu 3.049 meter dan telah dibuat sejak 2023. Saluran tersebut terhubung dengan rumah pompa.
Kunjungan kali ini belum membuahkan kesempatan yang bulat dan seragam antar warga. Ara berjanji akan datang kembali ke Kapuk Muara pada Sabtu (15/2/2025).
"Saya akan undang lagi, tanggal 15 maret kita kumpul lagi jam 4 sore," kata Ara.
Dalam kunjungan bulan lalu, Ara meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setia Budi untuk menyiapkan jalan agar bisa dilalui warga setelah tembok dirobohkan.
"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, cukup buat rakyat bisa lewat, kecuali truk (yang lewat) nanti jalannya rusak," kata Ara di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, Rabu (19/2/2025).
Ia pun menanyakan kesiapan PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang ditutup tersebut. Kedua perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk membongkar pagar tembok dan bebatuan tersebut.
"Disaksikan ya. Di balik ini ada 2 PT, satu PT Lumbung, satu PT Mandara. Jalannya yang bebaskan DKI (Jakarta) sesuai aturan, yang bangun DKI, yang netapkan penlok (penetapan lokasi) DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," tuturnya.
(aqi/zlf)
