Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta masih membahas aturan retribusi sampah rumah tangga di Jakarta. Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait peraturan tersebut.

Dikutip dari detikNews, jika peraturan ini sudah berlaku, masyarakat yang tidak memilah sampah di rumah atau menjadi nasabah aktif bank sampah akan dikenakan biaya retribusi senilai Rp 10 ribu hingga Rp 77 ribu per bulannya.

"Bagi masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah, secara aktif yang menyetorkan sampahnya sebulan 4 kali, maka tidak berlaku lagi retribusi bagi masyarakat tersebut. Jadi pilihannya bagi masyarakat adalah lakukan pilah sampah dan menjadi anggota bank sampah atau bayar retribusi," ujar Asep di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ia menyampaikan peraturan retribusi sampah rumah tangga di Jakarta masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Asep mengatakan seharusnya kewajiban retribusi sampah sudah harus di terapkan di 1 Januari 2025 namun belum terlaksana hingga saat ini.

"Akan tetapi sampai saat ini pembahasan retribusinya, pembahasan pergubnya itu masih dalam harmonisasi dengan kemendagri. Itu belum selesai," katanya.

Di samping itu, Asep menjelaskan pungutan ini tidak berkaitan dengan uang iuran sampah yang biasanya dipungut oleh pihak RT maupun RW. Masyarakat tetap harus membayarkan iuran tersebut ke RT atau RW.

"Tugas kami sebenarnya adalah sarana edukasi bagi masyarakat untuk mau melakukan pilah sampah dari rumah. Kalau retribusi sampah makin tinggi, maka indikatornya adalah ternyata membuktikan bahwa masyarakat nggak mau pilah sampah. Dan nggak mau menjadi nasabah bank sampah. Dan jelas itu akan mempengaruhi kinerjanya DLH," ucapnya.

Untuk itu, Asep berharap peraturan tersebut dapat menggerakkan masyarakat agar memilih menjadi anggota bank sampah dan memilah sampahnya di rumah dibandingkan membayar retribusi.

"Tugas kami sebenarnya adalah sarana edukasi bagi masyarakat untuk mau melakukan pilah sampah dari rumah. Kalau retribusi sampah makin tinggi, maka indikatornya adalah ternyata membuktikan bahwa masyarakat nggak mau pilah sampah. Dan nggak mau menjadi nasabah bank sampah. Dan jelas itu akan mempengaruhi kinerjanya DLH," tuturnya.

Selain itu, DLH DKI Jakarta segera menerapkan retribusi bagi industri dan bisnis terkait pengelolaan sampah. Asep menargetkan retribusi sampah bisa mulai dipungut pada Maret atau April mendatang setelah peraturan gubernur (pergub) diundangkan.

"Kalau kapan pemberlakuan retribusi bagi industri dan usaha, itu pada saat pergub retribusinya sudah diundangkan. Pastinya tahun ini juga. Kalau targetnya, mudah-mudahan, kalau nggak ada keterlambatan, itu bisa di bulan Maret ini atau paling lambat April," katanya.

Asep menjelaskan industri dan bisnis yang melanggar aturan tersebut bakal dikenai sanksi berupa denda sebesar 1 persen dari tagihan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Layanan pengangkutan sampah untuk industri yang belum membayar juga akan dihentikan.

"Kami pastikan sanksinya tegas untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini