Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) untuk masa jabatan 2025-2030. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dilansir dari detikNews, Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.

Sekarang menjabat sebagai kepala daerah Jabar, Dedi dan Erwan memiliki kesempatan untuk menjalankan janji dan rencana yang disampaikan selama masa kampanye. Beberapa gagasan yang pernah disampaikan Dedi ada terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pemanfaatan rumah dinas gubernur.

Lantas, seperti apa komitmen dan rencana yang bakal dijalankannya sebagai kepala daerah?

Menaikkan Anggaran Perbaikan Rutilahu

Dilansir dari detikJabar, Dedi pada masa kampanye pernah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam program bantuan rumah bagi warga miskin di Jawa Barat. Ia akan menaikkan jumlah bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang semula hanya Rp 17,5 juta menjadi Rp 50 juta per unit.

"Minimal Rp50 juta dari provinsi, tetapi kita harapkan ada tambahan dari pemerintah pusat dan desa, sehingga nilainya bisa mencapai Rp100 juta," ungkap Dedi saat konsolidasi dengan Partai Demokrat Jabar di Hotel Preanger, Bandung (9/10/2024).

Dedi menekankan bahwa program perbaikan rumah ini akan berjalan secara bertahap selama lima tahun masa jabatannya. Seluruh rumah yang dinilai tidak layak huni di Jawa Barat akan menjadi prioritas untuk diperbaiki.

"Kami akan menghitung berapa banyak rumah yang perlu direnovasi, dan dalam waktu lima tahun, semua akan kita selesaikan," jelas Dedi.

Ia juga berharap, dengan adanya tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan pemerintah daerah, program ini dapat berjalan lebih efektif.

"Jika dana pusat bisa turun, renovasi rumah prasejahtera bisa mencapai Rp 100 juta, dan tentunya itu akan lebih baik untuk masyarakat," pungkasnya.

Alih Fungsi Rumah Dinas Gubernur Jadi Museum

Dedi akan mengubah fungsi Gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas gubernur yang dimiliki Pemprov Jawa Barat. Gedung itu akan dijadikan museum dan ruang baca yang terbuka untuk masyarakat umum.

"Gedung Pakuan yang rumah dinas itu saya akan rencanakan menjadi museum Tatar Sunda, museum digital dan termasuk di dalamnya gedung perpustakaan baik perpustakaan dalam bentuk buku manual maupun ebook," kata Dedi, Kamis (28/11/2024).

Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas dalam hal positif, baik mengenal sejarah maupun mempelajari pelajar yang ada di perpustakaan.

"Jadi saya ingin seluruh rakyat Jabar ke situ nanti menikmati gedung peninggalan pemerintah kolonial kemudian terwarisi gedungnya dengan baik sampai hari ini kemudian bisa menikmati mereka di situ numpuk membaca, menganalisis sejarah dan edukasi begitu publik," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini