Kadin Indonesia bekerja sama dengan Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) melakukan penilaian terhadap proyek pengembang realestat untuk memudahkan mendapatkan pembiayaan. Hal ini mendorong pengembang untuk membangun properti sesuai standar hijau untuk mendukung environmental, social and governance (ESG).
Komite Tetap Riset BPKPT Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta mengatakan terdapat 305 proyek properti Indonesia yang sudah tersertifikasi hijau di Indonesia. Ia menjelaskan gedung hijau bisa mulai dari pemilihan material hingga sistem sanitasi yang sesuai standar.
"Material lebih sehat terus wastewater tidak memenuhi septic tank, ada air buangan kedua lebih baik. Ini lebih murah tapi pro lingkungan, kemudian sampah dikelola dengan 3M. Jadi itu satu hal yang kita coba terapkan," kata Ignesjz di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu diungkapkan dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia'.
Di samping itu, Business Development Director Asia GRESB Trey Archer menilai pasar Indonesia sudah mulai siap untuk menggunakan penilaian menggunakan kerangka kerja internasional seperti GRESB. Dengan koneksi tersebut, GRESB membantu perusahaan menjadi lebih oleh investor.
"Ini menjadi waktu yang tepat untuk memasuki pasar dan berbicara lebih banyak tentang keberlanjutan secara umum untuk membantu memulai perjalanan realestat Indonesia menuju abad ke-21 dengan tolok ukur penilaian internasional," ujar Trey.
Menurutnya, Indonesia sudah mulai melakukan upaya-upaya signifikan untuk menerapkan ESG. Ia berharap pemerintah bisa membuat regulasi berupa insentif untuk perusahaan yang menerapkan nilai ESG, sehingga dapat meningkatkan perumahan ramah lingkungan. Tak hanya dari regulasi pemerintah tetapi juga inisiatif perusahaan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dalam proyeknya.
Sementara itu, AVP Debt Capital Markets Mandiri Securities Pauline Soesanto menjelaskan pengembang properti bisa mendapat kemudahan pembiayaan hijau (green financing) dari perbankan untuk memenuhi standar dan sertifikasi keberlanjutan. Perbankan bisa memberikan bantuan pembiayaan untuk menjaga proyek-proyek memenuhi standar keberlanjutan.
"Kami mematuhi biaya kepatuhan, artinya semua biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk memastikan Anda selalu memenuhi standar tolok ukur penilaian internasional," katanya.
Selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang hadir pada acara itu mengungkapkan dirinya ingin mendukung Kadin Indonesia. Ia ingin mendengar masukan-masukan dari Kadin. Menurutnya menyediakan hunian buat masyarakat juga perlu mementingkan aksesibilitas bagi masyarakat serta tetap menguntungkan bagi pengusaha.
"Saya berusaha melakukan sesuatu yang terbuka mengenai ESG (Environmental, Social, and Governance) tersebut, yang penting memberikan manfaat untuk negara, rakyat dan dunia usaha. Kita diminta membuat kebijakan yang pro rakyat," tutur Ara.
(dhw/zlf)