.webp)
Pemerintah berupaya menekan penggunaan air tanah di masyarakat buat mencegah dampak buruk pada lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun menyiapkan pengganti air tanah yang bakal dialirkan ke bangunan masyarakat di Jakarta.
Dilansir dari detikFinance, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S Atmawidjaja menyampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur ketat air tanah. Kementerian PU berharap dapat menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat tidak menggunakan air tanah.
"Kalau target kita (Kementerian PU), 2030 sistem (pengganti air tanah) sudah beroperasi," kata Endra ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penggunaan air tanah secara terus-menerus dapat mempengaruhi penurunan muka tanah (land subsidence). Oleh karena itu, Kementerian PU terus mendorong pembangunan infrastruktur sumber daya Air (SDA) mulai dari bendungan hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai penggantinya.
Beberapa proyek SPAM yang saat ini telah rampung, antara lain pembangunan SPAM Regional Jatiluhur I. Project tersebut mampu melayani kebutuhan 2 juta warga Jakarta. Selanjutnya, SKSN ditambah dengan SPAM Karian ditargetkan mulai dibangun 2025.
"Tinggal kita mikirin yang (wilayah) barat, yang barat kan kemarin sudah keluar no-objection letter (NOL) dari loan-nya Korea. Nah, jadi itu sudah bisa mulai lelang. Itu kan sudah mau arahnya kan untuk air bakunya. Itu sudah mau lelang untuk air baku di (SPAM) Karian, dari (Bendungan) Karian. Nanti kita lihat lagi berapa persen (masyarakat) yang masih belum terlayani. Intinya 2030 tambahan 4 juta itu sudah harus tersedia tuh, 4 juta warga (Jakarta)," katanya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mendukung upaya PAM Jaya untuk mempercepat pembangunan sambungan rumah (SR). Pasalnya, pengaliran air minum ke rumah-rumah belum optimal.
Padahal Kementerian PU sudah membangun sejumlah sumber-sumber air minum, salah satunya seperti SPAM Jatiluhur. Menurutnya, sumber air tersebut belum produktif alias idle karena SR belum rampung.
"Kami sih hanya mendorong supaya sambungan ke rumah tangga itu, pipa-pipanya segera dikejarkan. Karena kan kalau by hari ini terekesan masih ideal kan, apapun yang kita gelontorkan di Jatiluhur terkesan idle," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
Di sisi lain, Endra bila berkaca pada 10-30 tahun ke depan, kebutuhan air layak masyarakat akan terus meningkat.
Pemerintah sendiri sudah membangun beberapa suplai air minum mulai dari SPAM Jatiluhur hingga SPAM Buaran. Menurut Endra, pemerintah daerah (pemda) bertanggung jawab untuk menyambungkan sumber air tersebut ke SR.
"Itu (sumber air minum) harus disambung secara bertahap oleh PDAM, PAM JAYA. Nah, caranya yaitu bergantung cara marketingnya mereka. Kalau memang itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, barangkali itu bisa didiskon atau dibebaskan tarifnya, tapi untuk masyarakat yang mampu ya tetap diberlakukan tarif normal," kata Endra ditemui terpisah.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)
