.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sangat bagus dan perlu dilanjutkan. Ia ingin ada perubahan proporsi pemerintah dan perbankan sebagai penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).
Komposisi anggaran FLPP dari porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan yang tadinya 75:25, diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini sebagai upaya penghematan dan tidak membebani APBN serta dapat menambah kuota KPR FLPP.
"Saat ini sedang disiapkan dulu apakah legalitasnya itu cukup dan dihitung betul apakah banknya siap. Kalau pemerintah tentu harusnya dari pandangan saya siap. Tentu kita belajar sebuah kebijakan publik itu harus bisa mendengar ekosistem atau stakeholdernya," kata Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (28/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya masih harus berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menyatakan langkah tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu mengatakan perubahan proporsi KPR FLPP dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP. Saat ini proporsi pendanaan yang ditetapkan 75:25 dan alokasi dana pemerintah lebih dari Rp 28 triliun untuk 220 ribu unit rumah.
"Kalau kita jadikan 50:50, dengan kesepakatan dan yang pernah kita exercise bersama Tapera, dapatnya bisa 330 ribu unit rumah," kata Nixon.
Sebelumnya, Ara meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program FLPP tahun 2025. Ia bersama jajarannya mengecek langsung beberapa perumahan sebagai sampel.
"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor.
Ara mengatakan ia beserta jajarannya mengecek langsung beberapa perumahan sebagai sampel. Untuk kawasan Bogor, ia mengunjungi Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, Perumahan Pesona Kahuripan 10.
Kemudian, ia pun akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya. Ia ingin melihat langsung lingkungan, jalanan, dan konsumen perumahan subsidi.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/abr)
