.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan tanah seluas 564.957 hektare untuk program transmigrasi. Tanah tersebut berupa tanah terlantar yang tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tanah terlantar tersebut bisa dimanfaatkan agar memiliki nilai ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan program transmigrasi.
"Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini persis yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tuturnya usai menerima kunjungan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kementerian ATR/BPN, dikutip Rabu (13/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengapresiasi kesepakatan yang diambil bersama Menteri ATR Nusron dalam rangka mendukung program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua. Ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia.
"Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara," terang Iftitah.
Program Transmigrasi Libatkan Investor Asing
Dikutip dari detikFinance, pemerintah membuka peluang investor dalam negeri maupun asing terlibat dalam program transmigrasi, selain menanamkan modal mereka di Indonesia. Iftitah menjelaskan pembiayaan program transmigrasi dengan melibatkan investor ini menggunakan model bottom-up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang menggunakan sistem top-down.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektar untuk tanaman kakao. Nah, nanti kalau misalkan nanti petaninya, itu nanti dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik cokelatnya di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujarnya.
Selain itu, Iftitah menerangkan, biaya memberangkatkan para transmigran tidak memakai uang negara, melainkan dari investor yang menyerap tenaga kerja untuk pabriknya tersebut.
Menurut Iftitah dengan model kerja sama seperti itu makan terjadi pertemuan kepentingan antara pemerintah dan investor dalam menempatkan penduduk, memberikan lapangan pekerjaan, yang ujungnya menggerakkan ekonomi.
(abr/abr)
