.webp)
"Membangun rumah rakyat, membangun untuk rakyat, terutama rakyat kecil. Ini kan bulan Oktober, November, Desember. Saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun," ujar pria yang akrab disapa Ara ke awak media di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
Hal itu diungkapkan setelah pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.
Ia mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera membangun perumahan rakyat.
"Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran untuk bergerak cepat untuk perumahan rakyat ini," katanya.
Ara mengatakan penyediaan lahan untuk membangun rumah dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari koruptor. Terlebih dengan adanya keterbatasan anggaran.
"Jadi bagaimana solusinya di tengah keterbatasan anggaran yang ada, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor untuk digunakan untuk rakyat," imbuhnya.
Ara mengatakan Burhanuddin menyebut ada banyak lahan dengan daerah strategis di sekitar Jabotabek.
Ia pun akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara untuk mengurus agar penggunaan lahan tersebut legal.
"Kita juga mendapatkan dukungan bagaimana info cara berikutnya supaya itu juga legal dengan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga dengan Dirjen Kekayaan Negara. Nanti kami akan segera minta waktu dengan Ibu Menteri Keuangan supaya prosesnya bisa berjalan dengan cepat," tuturnya.
Menurutnya, hal ini dapat direalisasikan dalam seratus hari program bekerja. Ia akan melibatkan berbagai pihak.
"Dan juga itu bisa dalam seratus hari program Pak Prabowo bisa kita wujudkan. Langkah itu kita bisa mulai gerakan membangun dan bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat," katanya.
Selain itu, ia akan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat. Ia mengatakan ada cukup banyak tanah sitaan yang bisa digunakan untuk membangun rumah.
"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama. Karena di sana juga cukup banyak yang saya mendengar tanah sitaan yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil," ucapnya.
Ara juga menyebutkan akan melibatkan Menteri BUMN, Panglima TNI, POLRI, serta pegawai negeri.
Kemudian, Ara juga menyebutkan akan melibatkan Menteri BUMN, Panglima TNI, POLRI, serta pegawai negeri. Lalu, ia akan merumuskan skema pembayaran yang meringankan berbagai pihak.
"Nanti kita bisa bikin scheme jangka waktu yang panjang. Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya gitu," terangnya.
"Nah juga tantangan kami bagaimana bagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki gaji. Kita akan mencari formulanya yang tepat seperti pedagang-pedagang atau yang informal sifatnya," pungkasnya.
(dhw/zlf)
