.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berencana akan menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat. Hal ini masih terkait dengan lahan sitaan yang akan digunakan untuk membangun rumah guna mengatasi backlog perumahan.
"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama. Karena di sana juga cukup banyak yang saya mendengar tanah sitaan yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Itu bisa nanti dengan teman-teman para kalangan dunia usaha bisa bersinergi untuk bisa bergotong royong membangun rumah untuk rakyat ini," katanya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Selasa (22/10/2024).
Pria yang akrab disapa Ara menuturkan, penggunaan lahan hasil sitaan ini bisa menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan akan rumah. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepadanya saat pembekalan di Hambalang beberapa waktu lalu, pihaknya harus melakukan pemerataan yang cepat dan masih tetapi pastikan hukumnya aman dalam penyediaan rumah rakyat. Maka dari itu, salah satu hal yang dilakukannya saat menjadi Menteri PKP adalah menyambangi Jaksa Agung untuk mendiskusikan terkait hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi betul-betul kami mohon dalam proses pengadaan barang dan jasa, kami bukan hanya minta pendampingan, minta supervisi dari Kejaksaan dan juga meminta orang-orang kader-kader terbaik dari Kejaksaan untuk juga membangun sistem pencegahan dan juga tindakan korupsi yang kalau terjadi di Kementerian kami. Jadi kami sangat terbuka untuk semuanya karena memang uang rakyat ya untuk rakyat bukan untuk koruptor. Jadi saya rasa itu yang kami mohon," jelasnya.
Terkait pertemuannya dengan pihak KPK, Ara mengaku belum tahu pasti kapan dilakukan. Namun yang jelas dalam waktu dekat ini.
"Saya sudah minta sekjen dari kementerian saya untuk menghubungi sekjen KPK untuk minta waktu," tuturnya.
Selain bertemu dengan KPK, Ara membeberkan pihaknya juga akan bertemu dengan BUMN untuk membicarakan lahan yang bisa dipakai untuk dijadikan rumah rakya, misalnya lahan di dekat stasiun kereta api. Dirinya juga akan bertemu Panglima TNI untuk membangun rumah bagi prajurit yang belum punya tanah dan rumah.
Ara mengungkapkan, akan mencari solusi pemilikan rumah bagi orang-orang yang tidak punya pendapatan tetap, misalnya seperti pedagang informal. Sebab, untuk bisa mencicil rumah sebagian besar harus memiliki pendapatan tetap agar cicilannya bisa dipotong dari gaji.
"Nah juga tantangan kami bagaimana bagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki gaji. Kita akan mencari formulanya yang tepat seperti pedagang-pedagang atau yang informal sifatnya. Karena kalau dari pegawai negeri atau TNI atau POLRI atau pegawai BUMN, dia bisa ada dari potongan gaji," paparnya.
Untuk lokasi lahan yang bisa dipakai, Ara mengaku belum mengetahui pasti. Ia akan meminta data kepada sejumlah lembaga negara, seperti BUMN, KPK, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) terkait lahan-lahan yang bisa digunakan serta kawasan padat penduduk.
"Pertama kita mesti lihat itu dapat dari teman-teman yang tadi disebut dari Kejaksaan, BUMN, dari KPK di mana. Kedua saya juga akan bertemu dengan BPS karena dari BPS yang punya data di mana tempat orang-orang miskin berada tepatnya dan yang padat sehingga kita bisa buat gini," tuturnya.
"Saya juga akan minta tolong nanti kepada para arsitek-arsitek terbaik Indonesia untuk membuat suatu desain yang baik gitu yang layak huni ya ekosistem yang baik ada tamannya bagi masyarakat kita, masyarakat kecil," pungkasnya.
(abr/abr)
