.webp)
Kementerian Perumahan disebut akan berdiri sendiri di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan agar penanganan seputar perumahan di Indonesia dapat lebih fokus ke depannya. Kira-kira tugas apa saja yang nantinya akan ditangani oleh Kementerian Perumahan?
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja membeberkan jika nantinya Kementerian Perumahan jadi dibentuk, salah satu fokus utamanya kemungkinan adalah realisasi program 3 juta yang dijanjikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Program yang berjalan sekarang kan 1 juta rumah. Tapi kan kita membaca juga dari pernyataan tokoh-tokoh politik, termasuk mungkin dari Pak Prabowo sendiri, ada program 3 juta rumah, 2 jutanya di pedesaan, 3T yang 1 jutanya kan di perkotaan," kata Endra kepada wartawan seusai acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta pada Kamis (10/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, masalah perumahan di Indonesia terutama di perkotaan tidak sesederhana dengan menyiapkan produk hunian sebanyak-banyaknya. Melainkan perlu ada penyelesain mengenai kemiskinan, lingkungan kumuh, dan bagaimana cara memitigasi bencana alam. Jika masalah tersebut dapat ditangani, maka rumah tersebut dapat dikatakan sebagai hunian yang layak.
"Nah yang ada di perkotaan ini kan harus dikombain (dibarengi) dengan misalkan pengentasan kemiskinan, dikombain dengan pengentasan kekemuhan, harus dikombain juga dengan pengurangan risiko bencana. Itu misalkan di bantaran sungai, itu kan dibuatkan rumah-rumah susun vertikal seperti itu, yang penting rumahnya yang baru ini lebih layak huni," jelasnya.
Tidak hanya memperbaiki dari segi lingkungan dan sosial, nantinya kemungkinan Program 3 juta rumah ini akan dekat dengan fasilitas transportasi massal atau yang disebut dengan Transit Oriented Development (TOD). Bentuknya bukan rumah tapak, melainkan rumah vertikal.
Model bangunan vertikal ini, jika menilik dari ucapan Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo pada Agustus 2024 lalu adalah apartemen.
"Kemudian lebih kita bisa memanfaatkan fasilitas transportasi umum.
Misalkan rumah-rumah vertikalnya itu kita letakkan di TOD-TOD itu. Jadi memang kalau untuk kota saya kira arahnya ke vertikal," ujarnya.
Sementara itu, untuk hunian di pedasaan hingga ke pesisir akan memperhatikan kawasan terluar, terisolir, tertinggal, hingga daerah yang rawan bencana.
"Tapi kalau untuk pedesaan itu selain 3T, itu di terluar Terisolir dan Tertinggal ya, itu kita juga antisipasi untuk bencana yang relokasi-relokasi rumah-rumah warga yang memang berada di titik-titik rawan bencana," sebutnya.
Terakhir, program perumahan yang bisa dilakukan di periode berikutnya adalah menyediakan layanan bedah rumah.
"Dan itu termasuk juga di dalam skema yang 3 juta itu kan, yang 2 juta itu kan PSPS. Kan masuk di situ, rumah swadaya ya. Itu kalau bahasa populernya kan beda rumah," pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Endra juga menanggapi mengenai rencana Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk memberikan subsidi rumah sewa untuk mengatasi backlog. Dia mengatakan rencana tersebut tidak bisa direalisasikan oleh Kementerian PUPR, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terwujud di periode berikutnya.
"Sekarang belum. Itu kan rencananya kan ada Kementerian Perumahan Rakyat ya, makanya Pak Menteri (Basuki) sampaikan itu ide yang bagus karena bisa fokus, bisa lebih banyak mengeksplore berbagai skema. Artinya kalau sekarang belum sempat kita lakukan, itu akan dilanjutkan di periode berikutnya," bebernya.
(aqi/dna)
