.webp)
Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo sempat menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin bangun sejuta apartemen di perkotaan. Ini adalah salah satu rencana dari program 3 juta rumah yang akan dia realisasikan.
Targetnya 1 juta apartemen akan dibangun di perkotaan setiap tahunnya. Pembangunannya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya, di Jakarta bisa menggandeng PD Pasar Jaya. Perihal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah, pemerintah akan memanfaatkan lahan milik negara.
"Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan kan pengadaan tanah. Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," kata Hashim, di GBK, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari detikFinance, Kamis (19/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," sambungnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum AREBI Lukas Bong menilai program sejuta apartemen di kota bisa saja tercapai asalkan pemerintah memiliki rencana yang matang. Salah satunya adalah memastikan apartemen tersebut bisa dimanfaatkan oleh kalangan yang tepat. Apabila apartemen atau rumah susun dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka harus dipastikan penghuninya memang belum memiliki hunian sebelumnya.
"Ke depannya betul-betul diarahkan untuk mereka yang belum pernah hunian. Harus selektif. Oh udah punya rumah masih bisa beli, jangan gitu lah. Jadi nggak tepat sasaran," ucap Lukas dalam acara Press Conference AREBI di Sudirman, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).
Selain harus tepat sasaran, dana untuk pembangunan sejuta apartemen juga perlu dipersiapkan. Menurutnya, jika ingin mengandalkan dari pajak, bukan hanya WNI jadi sumber dananya, melainkan warga negara asing pula.
"Satu lagi kan, itu akan menyedot banyak dana. Kalau kita nggak planning, incomenya nggak jelas dari mana, cuma dari pajak dan lainnya. Kalau dari properti bagaimana kalau pajaknya dari pembeli asing, nah itu bisa lebih mudah. Sama-sama dari bidang yang sama, sama-sama dari Kementerian yang sama udah digelontorin juga untuk bangun seperti itu," jelasnya.
Beberapa kota di Indonesia yang banyak diincar oleh warga asing di antaranya Batam, Bali, dan Jakarta. Warga asing juga bukan hanya tertarik untuk membeli properti di sini, melainkan ada pula sebagai investor.
"Jadi BBJ, Bali, Batam, Jakarta masih apartemen (model properti yang diminati). Umumnya masih apartemen kecuali Bali. Di Bali belum (apartemen). Masih landed, masih villa," ujarnya.
Ketua Bidang Humas DPP AREBI, Margo Khusiono juga menambahkan perlu adanya insentif PPN DTP yakni kebijakan pemerintah untuk membantu pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan memberikan potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.
"Pemerintah juga harus bikin regulasi yang jelas juga. Yang tadi ada PPN DTP yang dapet 100%, 50% harus jelas karena kalau nggak, bias marketnya nanti," ungkapnya.
(aqi/zlf)
