AHY Tak Ingin Masyarakat Pemilik Lahan Rugi Gegara Proyek, Begini Caranya

AHY Tak Ingin Masyarakat Pemilik Lahan Rugi Gegara Proyek, Begini Caranya

Muhamad Ardiyansyah - detikProperti
Selasa, 17 Sep 2024 15:30 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Jokowi di Istana
Menteri ATR/BPN AHY. Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan setiap langkah pengadaan tanah akan dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh sembarangan.

"Jadi kami selalu ingin meyakinkan bahwa setiap langkah pengadaan tanah itu dilakukan secara hati-hati. Benar begitu, tidak boleh asal-asalan, ga boleh sembarangan," kata AHY saat dijumpai dalam acara International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (17/09/2024).

AHY menjelaskan bahwa memang tidak mudah, karena semakin lama pengerjaan, maka investor tidak akan datang dari dalam maupun luar negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang tidak mudah, misalnya ada roadmap pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang memang harus segera karena kalau tidak segera ya makin lama makin tidak jelas investor tidak datang, investor datang dari dalam maupun luar negeri, mereka ingin kepastian," ungkapnya.

AHY juga menyampaikan legalitas pemerintah harus dibuktikan, bahwa pemerintah serius dalam membangun kawasan-kawasan. Termasuk juga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat hingga tingkat desa.

ADVERTISEMENT

Ia menegaskan dalam mempercepat proses, dihadapkan dengan kompleksitas di lapangan. Tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat terhadap implikasi sosial di atas nama kecepatan pembangunan.

"Sekali lagi ketika kita ingin mempercepat proses itu semua. Dihadapkan dengan kompleksitas di lapangan, kita tidak boleh atas nama kecepatan pembangunan kita mengorbankan implikasi sosial yg sering kali akhirnya justru bukannya mempercepat, malah memperlambat proses juga karena permasalahan itu kan harus diselesaikan gimana pun tidak bisa diabaikan atau di bypass," tegasnya.

Menurutnya, dalam memberikan keadilan, hal ini bisa disinkronkan antara bagian yang melakukan pengadaan tanah dengan stakeholder dan elemen lainnya. Jangan sampai terjadi saat proyek sudah dilakukan permasalahan tanah belum selesai dilakukan.

"Jadi kita saling memberikan support, jangan sampai nanti yang bermasalah bagian pengadaan tanah karena belum beres, belum clean and clear sudah dibangun padahal masyarakat masih ada di sana," kata AHY.

Ia memaparkan hal ini terjadi di beberapa tempat, tetapi semangatnya adalah pemerintah ingin memitigasi itu sejak awal. Meskipun terjadi permasalahan di tengah jalan, ia menegaskan akan segera mencari ruang medias, dengan duduk bareng menghadirkan semua pihak.

AHY juga mengatakan seringkali pengadaan tanah tidak diapresiasi. Sebelum memulai proyek ada mereka yang meyakinkan tanahnya beres.

"Begitu sudah jadi seringkali agak tidak diketahui perannya, tapi itu sangat mendasar dan kita tidak ingin dapat apresiasi yang berlebih, tapi justru ingin menunjukkan bahwa ini kerja besar bersama dan kami siap untuk menjadi landasan awal sebelum pembangunan apapun dilakukan," ungkapnya.

(dna/dna)

Kalkulator KPR
Tertarik mengajukan KPR?
Simulasi dan ajukan dengan partner detikProperti
Harga Properti*
Rp.
Jumlah DP*
Rp.
%DP
%
min 10%
Bunga Fixed
%
Tenor Fixed
thn
max 5 thn
Bunga Floating
%
Tenor KPR
thn
max 25 thn

Ragam Simulasi Kepemilikan Rumah

Simulasi KPR

Hitung estimasi cicilan KPR hunian impian Anda di sini!

Simulasi Take Over KPR

Pindah KPR bisa hemat cicilan rumah. Hitung secara mudah di sini!
Hide Ads