.webp)
Harga tanah di perkotaan semakin lama semakin mahal. Hal ini membuat properti yang ada di tengah kota terasa tidak akan dapat dibeli karena harganya yang melambung tinggi.
Seperti yang dilaporkan oleh Cushman & Wakefield yang berjudul Marketbeat Greater Jakarta Landed Residential H1 2024, rata-rata harga tanah di Jakarta bahkan tembus Rp 15,8 juta per meter persegi (m2), sementara di Tangerang sekitar Rp 14,8 juta/m2, di Bogor-Depok Rp 8,6 juta/m2, di Bekasi Rp 10,8 juta/m2, dan di Karawang Rp 6,7 juta/m2.
Tingginya harga tanah terjadi karena luas lahan yang semakin sedikit sehingga membuat harga properti meningkat. Namun, apakah masih memungkinkan untuk membangun hunian terjangkau di sana?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Deputi Komisioner Pemupukan Dana BP Tapera, Doddy Bursman, membangun hunian terjangkau di tengah kota masih memungkinkan. Namun, harus dalam bentuk hunian vertikal karena keterbatasan lahan.
"(Hunian terjangkau di tengah kota) itu memang harus dibangun high rise. Apakah mungkin? Mungkin. Karena kan ada tanah-tanah negara jadi bisa dibangun dengan konsep KPBU sebenarnya," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai pembangunan hunian terjangkau bisa dilakukan selama ada kesamaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah dan pengembang bahwa memang dibutuhkan hunian terjangkau di tengah kota.
"Ada prakondisi sebenarnya kalau kita mengatakan ini bisa atau tidak, bahwa ini adalah pemahaman dahulu kalo nggak paham nggak akan bertindak. Kalau sudah paham akan ada common sense, ada persamaan persepsi, apalagi kalau sudah ada kementerian perumahan berbicara soal aset, soal perizinan, soal programnya seperti apa, maka ada potensinya," tuturnya.
Selanjutnya, harus dilakukan profiling terlebih dahulu untuk mengetahui populasi atau target pasarnya seperti apa. Jika sudah ada mengetahui target pasarnya, baru bisa melihat apakah ada demand untuk hunian terjangkau di tengah kota.
"Ketika ini sudah ada (profiling), maka satu, cost bunga offer-annya bisa terminimalkan sehingga secara biaya itu lebih terukur," tuturnya.
Ia menambahkan, setidaknya harus ada lingkungan yang baik untuk program hunian terjangkau di tengah kota. Sebab, ada beberapa kasus terkait apartemen subsidi yang tidak berjalan baik karena aturan yang kerap berubah hingga tidak adanya insentif pembiayaan pembangunan.
"Kalau ada Kementerian Perumahan, semuanya bisa. Kalau ada keberpihakan, semuanya mudah, kalau ada kemauan, pasti ada jalan," tutupnya.
(abr/abr)
