.webp)
Beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) dipisah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Menurutnya, saat ini Kementerian PUPR lebih mendominasi pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan perumahan rakyat, padahal dua-duanya sama-sama penting.
Mengenai hal tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan usulan tersebut tidak masalah jika dilontarkan. Hal itu karena pemerintahan sudah memiliki fokusnya sendiri.
Salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah perbedaan format Kementerian PUPR di berbagai negara. Ada yang menggabung Kementerian PU dengan Kementerian Tata Ruang, ada pula yang menggabung Kementerian PU dengan kementerian urusan lingkungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, begini ya, kalau landscape kelembagaan itu tidak ada benar salah. Tergantung kebutuhan organisasi fokus dari pemerintahnya," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).
Maka dari itu, Endra mengaku enggan menilai wacana tersebut baik atau buruk. Semuanya tergantung terhadap kebutuhan dan fokus pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan Kementerian PUPR dipisah. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA), Rabu (29/5/2024).
Menurut Bamsoet, Kementerian PUPR baru dipecah karena instansi tersebut saat ini lebih mendominasi dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan. Jika PUPR dipisah, ia meyakini pemerintah akan fokus untuk mewujudkan kebutuhan perumahan rakyat.
"Saya mendukung pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan," jelasnya.
(abr/abr)
