Prabowo Mau Bangun 3 Juta Rumah, Begini Bocoran Bentuknya

Bank Tabungan Negara (BTN) terus menggenjot penyaluran kredit rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Per November 2023, outstanding KPR subsidi BTN mencapai Rp 162 triliun atau tumbuh 12,3% dibandingkan November 2022 sebesar Rp 144 triliun. Pengembangan perumahan subsidi itu rata-rata dibangun diatas areal bekas persawahan. — Foto: Rachman_punyaFOTO

Jakarta - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto memiliki program kerja di sektor perumahan yaitu membangun 3 juta rumah. Dalam program tersebut, ada berbagai macam bentuk rumah, mulai dari rumah tapak hingga rumah susun.

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Panangian mengusulkan, ke depan untuk orang-orang yang sudah menikah dan ingin memiliki rumah akan diarahkan untuk membeli rumah susun sederhana milik (rusunami), sementara untuk yang belum menikah dan masih bekerja akan diarahkan untuk membeli rusun dengan harga murah.

"Usulan saya rusunami itu 500 juta, luasnya 36, orang yang sudah married langsung masuk ke rusunami, tapi orang yang masih bachelor, belum married masuk ke rumah susun yang murah, 1 kamar Rp 2 juta bisa untuk 2 orang. Tapi basisnya TOD ya," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan melakukan program renovasi rumah, terutama di kawasan-kawasan kumuh untuk mencegah stunting.

"Saya mengusulkan sarjana-sarjana baru lulus, saya dulu teknik sipil, sangat idealis pemikirannya, mereka akan cari rumah kumuh di sekitarnya, mereka jadi semacam pengawas perbaikan rumah, dilihat sanitasinya, ketinggian rumah, luas ruangan per orang kan ada standardisasinya, mereka yang melakukan itu. Nah dipantau dengan kementerian yang baru tadi, perumahan," ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga menyarankan rumah-rumah menteri maupun kantor-kantor yang tidak dipakai selepas pindahnya pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) difungsikan menjadi hunian sewa.

"Saya usulkan rumah-rumah menteri di Kuningan itu dibikin jadi rumah sewa, yang di Kuningan itu. Untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat," ujarnya.