.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan sederet evaluasi program Pertanahan dan tata ruang yang telah dilakukan. Salah satunya terkait turunnya pagu anggaran dari tahun ke tahun.
"Pertama, terjadi penurunan pagu anggaran di Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2023, alokasi anggaran kami sebesar Rp 8,07 trilun, lalu pada 2024, alokasi anggaran kami menurun menjadi Rp 7,6 triliun, sedangkan pada 2025, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 6,4 triliun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Turunnya pagu anggaran tersebut, bisa mempengaruhi alokasi dana untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Adapun, target PTSL untuk 2024 yaitu 120 juta pendaftaran bidang tanah dan 126 juta bidang tanah di tahun 2025.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengajukan permohonan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Pengajuan ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, kami juga menjajaki kemungkinan keberlanjutan pink aman lunak dari Bank Dunia," kata AHY.
Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman sebesar US$ 200 juta dari Bank Dunia untuk PTSL. Adapun, pada Mei 2024, Kementerian ATR/BPN sudah menjajaki kemungkinan pinjaman lunak dari Bank Dunia untuk 5 tahun ke depan.
"Hasil negosiasi kami, Insyaallah, Bank Dunia akan meningkatkan bantuan pinjaman lunak, dari US$ 200 juta menjadi US$ 635 juta," paparnya.
Masalah kedua yaitu adanya tumpang tindih aturan dan regulasi di sejumlah kementerian terkait, misalnya Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan hutan yang berbeda-beda cara pengukuran dan cara penetapannya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya semakin intensif untuk berkoordinasi dan komunikasi antara Kementerian serta lembaga terkait. Lalu, pihaknya juga mendorong one map policy sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan Pertanahan dan tata ruang.
"Ketiga, sengketa sering muncul karena berbagai faktor yang saling terkait, termasuk saling klaim hak kepemilikan, perubahan penggunaan dan kepemilikan lahan, adanya campur tangan pihak ketiga, serta perbedaan perspektif dalam sistem hukum pertanahan," ungkapnya.
Untuk mengatasinya, kata AHY, pihaknya membangun kapasitas para aparatur pertanahan supaya memiliki kemampuan mediasi sehingga sengketa Pertanahan bisa dilakukan tanpa harus melalui proses peradilan. Ia juga mempercepat tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung terkait peningkatan kapasitas SDM di bidang agraria, tata ruang dan peradilan, untuk penyelesaian sengketa pertanahan dan tata ruang.
(abr/zlf)
