.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta anggaran sebesar Rp 6,454 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan operasional maupun non-operasional.
"Sesuai surat bersama pagu indikatif Bappenas dan Kementerian Keuangan, pagu indikatif ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,454 triliun. Dengan rincian program dukungan manajemen sekitar Rp 4,27 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,03 triliun, program penyelenggaraan penataan ruang Rp 143 miliar. Adapun sumber dana rupiah murni Rp 4,53 triliun dan PNBP 1,92 triliun," tuturnya saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Anggaran tersebut, kata pria yang disapa AHY ini, belum termasuk pinjaman dari bank dunia atau World Bank yang saat ini sedang dalam proses negosiasi penambahan pinjaman 5 tahun berikutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY pun merinci kebutuhan anggaran tersebut untuk Sekretariat Jenderal Rp 4,15 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 28,53 miliar, Direktorat Jenderal Tata Ruang Rp 143,3 miliar, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Rp 1,02 triliun, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Rp 651,7 miliar, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Rp 218,6 miliar, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Rp 54,4 miliar, Direktorat Jenderal dan Penertiban Tanah dan Ruang Rp 78,32 miliar, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Rp 104,8 miliar.
"Total keseluruhan sekitar Rp 6,455 triliun. Dari jumlah total itu, pagu indikatif belanja operasional sekitar Rp 3,785 triliun. Dan untuk belanja non operasional sekitar Rp 2,668 triliun. Belanja operasional untuk gaji tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Sedangkan belanja non operasional digunakan untuk mendukung program dan kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang sesuai output utama yang ditetapkan," paparnya.
AHY juga mengatakan rencana prioritas Kementerian ATR/BPN yang akan dilakukan pada 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun rencananya yaitu pertama yaitu digitalisasi data pertanahan (transformasi digital) mencakup layanan elektronik dan sertifikat elektronik.
Baca juga: AHY Rapat Bareng DPR, Mau Bahas Hal Ini |
Kedua, akselerasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ketiga, reforma agraria asset rerorm (redistribusi tanah & access reform) yang dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
Keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Ibu Kota Nusantara. Kelima, pengelolaan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas.
Keenam, proyek integrated land administration & spatial planning. Ketujuh, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Kedelapan, percepatan penyusunan RDTR (percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota). Kesembilan yaitu reformasi birokrasi.
"Reformasi birokrasi di lingkungan kementerian ATR/BPN yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka registrasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada publik srrta penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi," tuturnya.
"Insyaallah kami berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN meskipun dengan ketersediaan pagu anggaran sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas," pungkasnya.
(abr/zlf)
