.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air di Indonesia.
"Dalam upaya menerapkan tiga prinsip, yaitu kesejahteraan, akses berkeadilan, dan keberlanjutan, pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi, dan program terkait manajemen air," kata AHY dalam forum internasional pemerintahan lokal dan regional di rangkaian World Water Forum (WWF) 2024, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/5/2024).
Menurutnya, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah memiliki lembaga serupa. Beberapa contohnya seperti Kanada, Arab Saudi, dan Afrika Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita dapat belajar hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh negara-negara lain yang sudah memiliki lembaga serupa, seperti Kanada mulai tahun 2023, Saudi Arabia, maupun Afrika Selatan pada awal tahun ini," tuturnya.
Pembentukan Badan Air Nasional ini, kata AHY, untuk mencegah dan memitigasi terjadinya krisis air. AHY menambahkan, diperlukan kepemimpinan yang efektif serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral agar tujuan tersebut bisa tercapai.
"Badan Air Nasional ini ditujukan untuk mengatasi ancaman genting terjadinya krisis air. Badan ini harus tangkas dan adaptif untuk menangani luasnya isu-isu terkait manajemen air, terutama untuk mencegah dan memitigasi terjadinya krisis air. Badan ini harus mampu mengatasi problem utama birokrasi, yaitu ego sektoral dan benturan kepentingan antar pemangku kepentingan," ungkapnya.
Sehubungan dengan itu, saat ditanya media yang hadir dalam rangkaian WWF 2024 ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi usulan tersebut. Namun, ia tetap mengatakan bahwa pengambilan keputusannya bukan pada level menteri.
(abr/zlf)
