.webp)
Masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) antara rentang Rp 8-15 juta diusulkan bakal bisa ikut menikmati KPR subsidi.
Disebut tanggung, karena selama ini masyarakat dengan rentang penghasilan tersebut tak bisa menikmati KPR subsidi lewat skema Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di sisi lain pendapatan mereka kurang memadai untuk membeli rumah dengan skema KPR komersial.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan, Kementrian BUMN kini sedang menentukan skema KPR yang cocok untuk masyarakat berpenghasilan tanggung tadi dengan gaji Rp 8-15 juta per bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Menteri yang kerap disapa Tiko itu mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat dengan gaji Rp 8-15 juta perbulan juga layak untuk diberikan bantuan, tapi pemerintah memang masih mencari skema yang tepat untuk itu.
"Kita lagi skemakan. Sekarang kan memang yang dapat MBR. Kita lagi lihat, memang di antara MBR ke atas ini kan ada juga yang butuh kebutuhan," ucap Wakil Menteri BUMN, Kartika Wijoatmodjo saat ditemui di Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024).
Pasalnya, seperti yang telah diketahui bahwa pekerja dengan gaji Rp 8-15 juta per bulan tidak masuk dalam golongan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan saat ini KPR subsidi memang hanya diperuntukkan bagi MBR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini syarat gaji maksimal untuk bisa mengambil KPR subsidi adalah Rp 8.000.000 atau Rp 10.000.000 khusus untuk wilayah Papua.
Oleh karena itu, Tiko mengatakan bahwa kemungkinan skema yang diberikan untuk masyarakat dengan gaji Rp 8-15 juta tidak akan sama dengan MBR. Jika MBR sekarang mendapat subsidi melakui skema FLPP, Tiko menyebut bahwa skema keringanan bunga akan diusulkan untuk masyarakat menengah kebawah ini.
"Ini mungkin nanti kita usulkan, bahwa mungkin nanti ada keringanan bunga juga. Kalau sekarang kan KPR ada skema komersial. Kalau di bawah memang ada model MBR dengan FLPP, mungkin kita tambah skema baru ke depan. Nanti kita usulkan skema pengurangan bunga di desil menengah ini," pungkasnya.
Sebelumnya dalam kesempatan berbeda, pihak PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tengah mengkaji usulan untuk mendefinisikan ulang kriteria MBR.
Harapannya, agar mereka yag masuk kriteria MBT tadi juga bisa ikut menikmati program subsidi KPR yang disediakan pemerintah.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, pihaknya sedang mengkaji agar masyarakat yang memiliki penghasilan antara Rp 8-15 juta juga bisa masuk dalam kelompok MBR.
ADVERTISEMENT
"Ini kita usulkan, kita tinjau kembali supaya kriteria MBR ini melebar ke Rp 12-15 juta, kita bisa lihat masih banyak MBT ini sebenarnya juga bisa masuk ke MBR karena kemampuannya terbatas," ujarnya pada Paparan Kinerja Keuangan Kuartal I/2024 di Jakarta, Kamis (25/4/2024) lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, kajian ini dilakukan karena dalam temuannya di lapangan, banyak kalangan kelas menengah tanggung tadi yang masih kesulitan untuk memiliki rumah.
Dengan gaji mereka yang tanggung, mereka kesulitan membeli rumah komersial. Di sisi lain, gaji mereka dianggap melebihi kriteria kelompok masyarakat yang berhak mendapat subsidi, sehingga mereka tidak bisa mengakses program subsidi rumah yang disediakan pemerintah.
"Sekarang gini, katakan lah gaji dia Rp 8.100.000. Batas MBR Rp 8 juta. Masak, karena gaji dia selisih Rp 100.000, dia jadi nggak bisa dapat subsidi," sambung Nixon.
Dengan adanya kelonggaran kriteria MBR itu nantinya, ia berharap, akan makin banyak masyarakat yang bisa dengan lebih mudah memiliki rumah.
(dna/dna)
