.webp)
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean (REH) diduga tidak menyampaikan jumlah harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar. Terkait hal tersebut, ia dilaporkan oleh Pengacara dari Eternity Global Law Firm, Andreas, ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Senin (13/5/2024).
Dikutip detikFinance, REH diketahui kerja sama dengan klien Andreas, Wijanto Tirtasana pada 2017-2022. Andreas mengaku khawatir jika bisnis yang dijalankan kliennya itu dituding sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Berdasarkan info yang Andreas dapatkan, LHKPN REH dilaporkan terakhir kali 31 Desember 2022, dengan kekayaan sebesar Rp 6,5 miliar. Sebelumnya yang bersangkutan memiliki harta Rp 5,6 miliar, Rp 4,9 miliar dan Rp 3,5 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti yang diketahui, setiap pejabat pemerintah harus melaporkan harta yang dimilikinya ke LHKPN. Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 22 Februari 2023, REH memiliki total harta kekayaan Rp 6,3 miliar. Harta tersebut terdiri beberapa hal, salah satunya properti.
Diketahui, REH memiliki tanah dan bangunan seluas 110 m2/54 m2 di Surakarta dengan hasil sendiri senilai Rp 200 juta. Lalu, ia juga punya tanah dan bangunan seluas 304 m2/235 m2 di Semarang hasil sendiri senilai Rp 700 juta.
Baca juga: Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot! |
Selain properti, REH juga memiliki beberapa kendaraan bermotor. Berikut ini rinciannya.
1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp 90.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
Selain itu, REH juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3.284.000.000, surat berharga senilai Rp 520.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 645.090.149, dan harta lainnya senilai Rp 703.000.000. Ia juga tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya Rp 6.395.090.149.
Di sisi lain, Andreas menyebut REH memberikan modal usaha sebesar Rp 7 miliar kepada kliennya, namun yang bersangkutan tidak mengakui hal tersebut. Sebelumnya, REH sudah mendatangi Polda Metro Jaya dan melakukan klarifikasi atas tudingan memiliki harta Rp 60 miliar. Ia menegaskan uang tersebut adalah aset perusahaan dan bukan milik pribadi.
"Rp 60 miliar itu hanya akibat dari usaha yang dilakukan oleh keluarganya, maka terbitlah Rp 60 miliar. Tapi pertanyaannya adalah, modalnya yang diberikan kepada kami sebesar Rp 7 miliar yang sekarang ini tidak diakui, yang diduga tidak diakui oleh sodara REH itu ada cap notaris. Dan yang ini ditandatangani beliau di atas materai," bebernya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).
Sementara itu, istri REH disebut memiliki saham 40% di perusahaan, atau sekitar Rp 24 miliar dari total nilai perusahaan yang sebesar Rp 60 miliar. Ia lalu mempertanyakan apakah nominal itu dilaporkan di LHKPN atau tidak.
"Tapi kita cek di AHU (Administrasi Hukum Umum), di AHU itu jelas saham dari istrinya sebesar 40%. Notabene dari Rp 60 miliar yang sudah diakui adalah uang perusahaan, 40% adalah Rp 24 miliar, dicatatkan atau tidak ke LHKPN? Usahanya dicatatkan atau tidak? Apalagi ini perusahaan pupuk yang ada ekspor-impor, jadi yang kita permasalahkan itu," ujarnya.
Akibat kasus tersebut, pihak Kementerian Keuangan sudah membebastugaskan REH sejak 9 Mei 2024 supaya penyelidikan bisa berjalan dengan lancar.
"Pencopotan REH dari jabatannya kami lakukan sejak Kamis, 09 Mei 2024 guna mendukung kelancaran pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan internal kami, setidaknya didapati ada indikasi benturan kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulis, Senin (13/5/2024).
(abr/abr)
