.webp)
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menargetkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 70% rumah tangga akan menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung Pemerintah.
Dalam keterangan tertulis, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan perumahan merupakan kegiatan multiplier effect yang terbukti mampu mempercepat dan membantu memulihkan ekonomi nasional, karena mampu menggerakkan hingga 185 subsektor industri lain, seperti material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan,furniture dan perdagangan makanan.
"Kondisi ini menunjukkan sektor properti secara konsisten berkinerja positif dan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu sangat berguna untuk menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia yaitu angka backlog kepemilikan rumah, di mana pada tahun 2023 angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sebesar 13,56% atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga. (Data Susenas, 2023), walaupun sudah mengalami penurunan dari angka backlog kepemilikan rumah tahun 2020 yaitu sebesar 17,52% atau sebanyak 12.750,17 rumah tangga yang belum memiliki rumah," terang Iwan saat menghadiri Gala Dinner Peringatan HUT REI ke 52 dengan tema "Propertinomic Untuk Indonesia Maju" di Nusa Tenggara Timur, dikutip Sabtu (27/4/2024).
Dalam melaksanakan kebijakan penyediaan rumah layak huni, sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2011, pemerintah memberikan dukungan dan berupaya dalam menggerakkan Properti di Sektor Menengah Bawah dengan semangat simplikasi dan deregulasi kebijakan. Kemudahan Penyediaan Perumahan dilakukan melalui dua program yakni pertama, bantuan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu pembangunan rumah susun, bantuan stimulan rumah swadaya, pembangunan rumah khusus, dan bantuan prasaran, sarana, dan utulitas umum (PSU) rumah.
Lalu yang kedua adalah Pembiayaan Perumahan, yaitu Program pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan terdapat beberapa skema yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Pemerintah juga terus berusaha mendorong sektor properti dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan dan melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah dengan para stakeholder perumahan, salah satunya dengan Program Sejuta Rumah (PSR).
Terdata selama sembilan tahun sejak Tahun 2015-2023, angka capaian PSR sudah mencapai 9.206.379 unit. Lalu, untuk tahun 2024 sudah berapa ya capaiannya?
Iwan mengatakan, hingga bulan Maret 2024 ini, pencapaian PSR sudah 131.060 unit. Ia juga menyemangati pihak pengelola agar tetap optimis untuk mendorong pencapaian PSR ini.
"Untuk capaian PSR hingga bulan Maret 2024 mencapai 131.060 unit. Semua pihak harus optimis bahwa sektor perumahan akan tetap tumbuh kuat, karena Pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan di Indonesia," tandasnya.
(abr/abr)
