Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru saja memiliki Komisioner baru yaitu Heru Pudyo Nugroho. Setelah dilantik, Heru membeberkan sederet target BP Tapera dalam 5 tahun ke depan.

Pertama yaitu terkait tata kelola tabungan perumahan rakyat dan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dengan adanya penataan tata kelola dinilai dapat memperkuat fondasi BP Tapera dalam sistem pembiayaan perumahan.

Kedua adalah transformasi proses bisnis. Nantinya BP Tapera akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik dari sisi perbankan, pengembang perumahan, lembaga pembiayaan terkait, dan lainnya.

"Kami juga akan comply untuk target penyaluran FLPP tahun ini kita Targetkan untuk menyalurkan kurang lebih 166 ribu unit rumah di 2024. itu yang jadi PR yang harus segera kita realisasikan," ujar Heru kepada wartawan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

"Ini menjadi langkah dari KDK (Komisioner dan Deputi Komisioner) yang baru untuk segera berkomunikasi dalam rangka penyaluran perumahan-perumahan dalam skema FLPP dan juga melalui skema tabungan perumahan rakyat yang kurang lebih 7.800 unit rumah yang harus kami realisasikan di 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, tahun ini anggaran untuk penyaluran FLPP sebesar Rp 13,7 triliun yang mencakup sekitar 166.000 unit rumah. Namun, kata Heru, terdapat arahan terakhir dalam rapat terbatas (ratas) kabinet bahwa pemerintah akan menaikkan cakupan penyaluran FLPP menjadi 220.000 unit.

"Alokasi dari APBN 2024 untuk FLPP sebanyak kurang lebih Rp 13,7 triliun, itu hanya mencakup kurang lebih 166.000 unit rumah. Namun ada arahan terakhir di ratas kabinet kalo nggak salah bahwa pemerintah komitmen untuk me-leverage menaikkan unit rumah yang bisa dijangkau dari FLPP 2024 menjadi 220.000," ungkapnya.

"Namun saat ini masih dalam proses pembahasan Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan tapi target kami yang jelas yang sudah clear di depan mata adalah 166.000 itu," sambungnya.

Selanjutnya adalah penguatan data kepesertaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menyebutkan bahwa BP Tapera bertugas untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang layak bagi seluruh peserta.

"Dan kami di tahun kedua akan memperluas basis kepesertaan, bukan hanya ASN, TNI, Polri, tapi juga memperluas ke pegawai BUMN, BUMD, bahkan BUMDes dan juga kepesertaan dari pekerja mandiri di sektor non-formal," ungkapnya.