.webp)
Rumah subsidi adalah program pemenuhan hunian dari pemerintah yang berasal dari Kementerian Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang per bulannya penghasilannya tidak lebih dari Rp 6 juta.
Menurut Peraturan Menteri nomor 26/PRT/M/2018, untuk rumah tapak, luas rumah yang didapat per unitnya berkisar 21-36 m2, sementara untuk luas lahannya sendiri berukuran paling kecil ukuran 60 m2 dan paling luas 200 m2.
Biasanya rumah subsidi terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan kisaran harga di tahun ini dipatok di harga Rp 162 juta termurah dan Rp 240 juta termahal, tergantung provinsi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah membeli rumah subsidi, pemilik biasanya ingin melakukan renovasi. Namun ada kabar bahwa rumah subsidi tak bisa direnovasi. Bila direnovasi, subsidi rumah itu akan dicabut. Benarkah demikian?
Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, rumah subsidi boleh direnovasi asalkan tidak mengubah fondasi asli dari bangunan tersebut.
"Nambah ke belakang, nambah dapur, nambah teras, boleh. Yang tidak boleh membangun rumah KPR subsidi, (fondasi) rumah aslinya dihilangkan sebelum 5 tahun," kata Junaidi saat dihubungi oleh detikProperti pada Rabu (28/2/2024).
Menurutnya pemilik rumah yang merenovasi keseluruhan bangunan seperti membangunnya dari awal dinyatakan sebagai orang mampu.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, pemilik rumah subsidi adalah orang yang punya keterbatasan ekonomi. Jika melakukan renovasi sebelum 5 tahun sesuai ketentuan PUPR, kemungkinan pemiliknya mengalami peningkatan finansial dari pekerjaan atau warisan. Dia pun membantah subsidi akan dicabut bila rumah direnovasi.
"Rumah subsidi itu kan terbatas pendapatannya. Nggak mungkin mereka dinaikkan (langsung meningkatkan rumah), kecuali ada pendapat yang tiba-tiba juga kan," ujar Joko.
Usaha pemilik rumah untuk merenovasi huniannya agar lebih layak itu tidak melanggar ketentuan apa pun, sehingga mereka membantah dengan tegas anggapan merenovasi rumah subsidi mempengaruhi hak kepemilikannya.
"Rumah itu kan jaminan, apalagi rumah subsidi. Semakin itu diperbagus oleh pemiliknya, itu semakin layak ditempati sehingga rumah yang dibeli itu tidak menjadi rumah kosong atau rumah rusak," ucap Joko.
Selain itu, pencabutan hak kepemilikan atas rumah subsidi menurut Junaidi juga tidak bisa sembarangan dilakukan apalagi hanya karena renovasi rumah.
"Pencabutan rumah subsidi kan pasti ada pemeriksaan dan itu punya kriterianya, nggak serta merta juga, intinya penerima subsidi itu harus tepat," pungkas Junaidi.
(aqi/zlf)
