.webp)
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.
Usai dilantik, Presiden Jokowi memberikan 3 pesan kepada AHY untuk direalisasikan ke depannya. Salah satunya yaitu terkait dengan sertifikat elektronik.
"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN, yang pertama berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, sebelumnya Jokowi dengan Hadi Tjahjanto telah membagikan 2,5 juta sertifikat elektronik kepada penerima pada Desember 2023.
"Yang kedua target untuk HGU (hak guna usaha) carbon trading, yang berkaitan dengan PP, itu segera diselesaikan karena banyak yang ingin masuk," lanjutnya.
Terakhir, Jokowi juga meminta AHY merealisasikan target 120 juta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Yang ketiga berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk PTSL harus bisa kita selesaikan, saya rasa itu," pungkasnya.
Tak hanya Jokowi, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga memberikan beberapa wejangan kepada AHY yang mulai bertugas sebagai Menteri ATR/BPN. Hadi berpesan kepada pria yang akrab disapa AHY ini untuk tidak takut dalam memberantas mafia tanah.
"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama, gebuk mafia tanah, nggak usah takut," kata Hadi kepada AHY di kantor Kementerian ATR/BPN.
Salah satu cara untuk memberantas mafia tanah, kata AHY, adalah dengan pengadaan sertifikat tanah elektronik. Sebab, apabila semua bidang tanah sudah terdaftar dan memiliki sertifikat tentu akan meminimalisir adanya mafia tanah.
Meski belum menjabarkan strategi khusus untuk membasmi mafia tanah, AHY menuturkan akan menegakkan hukum baik di wilayah pusat maupun di daerah dan tidak asal 'tebas' saja. Ia dan pihaknya juga akan mencari langkah-langkah yang taktis untuk memberantas mafia tanah.
"Yang jelas prinsipnya kita ingin menegakkan aturan dengan tegas, bukan asal tebas tapi tegas. Kita tidak ingin ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita termasuk mafia-mafia tanah yang kemudian kita tahu banyak merugikan negara," ujarnya ketika ditemui di kantornya.
"Kalau berbicara hukum, aturan, kita tegak lurus dan tidak ada negosiasi di situ harusnya," pungkasnya.
(abr/zlf)
