.webp)
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan presiden di masa depan harus memahami pentingnya kepemilikan rumah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Presiden masa depan pun harus mampu menghadirkan solusi mengatasi hambatan industri perumahan, real estat, dan properti nasional.
"Kenapa? Karena masih ada hampir 20% masyarakat Indonesia belum punya rumah. Apalagi, tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 234 juta orang dan 66%-nya akan tinggal di kota. Bayangkan kalau perumahan tidak dikelola, tidak direncanakan, tidak diintegrasikan oleh pihak-pihak yang mengurus kebijakan terkait itu," kata Joko seperti dikutip dari wawancara CNBC Indonesia, Kamis (8/2/2024).
Dia mengatakan presiden harus memberikan kepedulian kesejahteraan masyarakat lewat rumah layak huni. Menurutnya, kepemilikan rumah pribadi bagi masyarakat merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemimpin masa depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka, akan jauh sekali, siapa pun presidennya, kalau mengatakan mereka peduli kesejahteraan. Karena apa? Salah satu indikator kesejahteraan adalah memiliki rumah layak huni atau hunian layak. Ketika tidak ada bicara mengenai bagaimana menumbuhkan atau mendorong masyarakat Indonesia bisa mengakses kepemilikan rumah, sebenarnya abai kebutuhan pokok Indonesia," tutur Joko.
Dalam kesempatan tersebut, dia memperkenalkan konsep 'Propertinomic' agar sektor industri perumahan bisa terus bergerak. Dia menjelaskan paradigma propertinomic industri perumahan atau properti digerakkan dan menggerakkan 185 subsektor industri, yang kemudian akan berdampak pada bergeraknya perekonomian serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah seharusnya lebih menyadari peran industri perumahan sebagai daya ungkit ekonomi nasional.
"Ada 185 sub-sektor industri yang akan panas duluan, bukan propertinya. Mulai dari industri kaca, besi, baja, dan sebagainya. Artinya, setelah itu akan ada peningkatan pendapatan masyarakat yang saat ini mungkin masih bagian dari kelompok yang belum punya rumah," ungkapnya.
"Kemudian, akan berdampak pada APBN semakin besar. Lalu, efeknya juga akan memberi dorongan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/ kota. Kami dapat data dari Walikota Cilegon, di mana PAD-nya itu 55% disumbang sektor properti," sambungnya.
Dia mengatakan data backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah saat ini masih berkisar 12,7 juta. Hanya berkurang sedikit dibandingkan data BPS 2013 di mana data kesenjangan mencapai 13,5 juta.
"Ini berarti, tak sesuai harapan Presiden Joko Widodo yang menargetkan ada 1 juta (penambahan baru kepemilikan rumah) setiap tahunnya. Dari kondisi itu, tidak mungkin hasil akan beda jika caranya masih sama. Mulai dari penganggaran, dari kelembagaannya, dari sisi prioritas kebijakan. Karena itu kami mengajukan paradigma propertinomic, sebagai cara untuk mengungkit ekonomi," tutupnya.
(prf/ega)
