.webp)
Agenda pemilihan umum (pemilu) sudah di depan mata. Untuk pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Selanjutnya akan dihitung hasil pemungutan suara dan tak lama akan diumumkan pemenang pemilu. Dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden yang baru tentunya akan ada kebijakan yang baru juga.
Untuk itu, ada beberapa hal yang diharapkan pengembang kepada pemerintahan baru di sektor properti. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto berharap pemerintah dapat membuat program yang realistis di sektor properti. Ia juga berharap ada banyak investasi di sektor padat karya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang ketiga, ajak bicara pengusaha swasta karena mereka yang melakukan pembangunan ini dan pemerintah tidak bisa sendirian. Kita tidak merasa lebih baik, kita juga tidak pengin menggurui pemerintah, hanya saja kita adalah partner, kita adalah pelaku sehingga apa yang menjadi kebijakan itu bisa menjadi suatu hal yang positif, produktif," ujarnya dalam media gathering di Plataran, Jakarta, ditulis Jumat (26/1/2024).
Joko menyarankan agar pemerintah tidak hanya memberikan proyek kepada BUMN atau pusat saja, tetapi juga membaginya kepada UMKM juga. Hal itu supaya masyarakat juga bisa merasakan multiplier effect sehingga pendapatan masyarakat juga bisa meningkat.
Tak hanya itu, Joko juga berharap akan ada kementerian khusus di sektor perumahan dan perkotaan. Sebab, pada 2035 mendatang diperkirakan penduduk Indonesia sebesar 304 juta dan 66%-nya hidup di perkotaan. Maka dari itu, peran Kementerian Perumahan dan Perkotaan dianggap sangat vital.
"Kalau tidak ada pihak yang secara bertanggung jawab memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengaktivasinya, men-deliver, maka rumah kumuh, subsidi bahan bakar itu akan semakin besar dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin jauh," pungkasnya.
(abr/zlf)
