.webp)
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar menyebutkan pihaknya akan membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta bila terpilih. Kira-kira, berapa ya biaya yang dibutuhkan?
Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, untuk mengembangkan kota hingga selevel Jakarta setidaknya membutuhkan waktu hingga puluhan tahun setelah terbitnya rencana induk kota yang akan dikembangkan seperti apa. Hal itu tentunya tidak mudah dilakukan jika ingin mengembangkan kota hingga selevel Jakarta dalam waktu singkat.
Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kota seperti Jakarta juga cukup besar. Dia menggambarkan, APBD Jakarta saat ini mencapai hampir Rp 100 triliun. Untuk mengimbangi kota seperti Jakarta, setidaknya butuh APBD senilai tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jakarta kalau dalam 10 tahun terakhir saja APBD-nya sudah di angka lebih dari Rp 40 T, bahkan sekarang sudah tembus Rp 80-90 T, bisa dikatakan dia setara dengan 3 Kementerian yang APBN-nya di atas Rp 100 triliun, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Jakarta itu hampir Rp 100 triliun itu hanya untuk wilayah Jakarta," tuturnya kepada detikcom, Sabtu (23/12/2023).
Dia mencontohkan asumsi kota Surabaya akan dikembangkan seperti Jakarta. Surabaya, katanya, saat ini memiliki APBD senilai Rp 11 triliun.
"Jadi bisa dibayangkan, misalnya Surabaya dengan APBD-nya Rp 11 triliun kalau dia mau mengejar seperti Jakarta berarti kan dia butuh usaha 8-9 kali lipat. Itu baru dari APBD-nya, untuk mengejar transportasi massal misalnya kemudian membangun hunian, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pendidikan yang bertaraf global," sambungnya.
Maka dari itu, apabila suatu kota ingin dikembangkan hingga selevel dengan Jakarta, alangkah baiknya dilakukan secara bertahap. Jika dikembangkan langsung menjadi kota metropolitan maka akan berat.
Tak hanya dari APBD saja kendalanya. Menurut Nirwono, faktor sumber daya manusia atau SDM juga mempengaruhi perkembangan suatu kota.
"Dari jumlah penduduk kalah, Jakarta kan 10 juta (penduduk), sementara Bandung, Surabaya itu berkisar di angka 2 juta-an. Dari jumlah penduduk saja tidak setara dengan Jakarta, APBD-nya tidak setara, dan jangan lupa SDM dari warga terutama SDM dari pemerintah daerahnya bisa dikatakan tidak seimbang dengan Kota Jakarta," tuturnya.
"Sehingga akan lebih realistis apabila naiknya berjenjang, kota kecil menjadi kota sedang, kota sedang menjadi kota besar, kota besar disiapkan menuju ke kota metropolitan," tambahnya.
Sementara itu, menurut Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, untuk mengembangkan sebuah kota tergantung dari keadaan fiskalnya. Rata-rata, kata Yayat, biaya untuk mengembangkan kota membutuhkan 30% porsi anggaran dari APBD. Sisanya merupakan anggaran untuk kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, misalnya gaji pegawai, operasional, dan lainnya.
"Idealnya, selain kapasitas anggaran juga dilihat dari komposisi jumlah penduduknya yang ada. Jadi proporsinya sangat situasional tergantung dari tingkat permasalahan prioritasnya," ujarnya.
"Seperti DKI pernah kami anggaran Rp 2-3 triliun untuk membangun transportasi publik. Itu kan jadi prioritasnya, (setiap daerah) berbeda tidak bisa disamaratakan," tambahnya.
Oleh karena itu, menurutnya untuk biaya pengembangan sebuah kota tak bisa hanya dari APBD saja, tetapi harus ada pembiayaan kreatif lainnya.
Sebelumnya diberitakan, pada Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (22/12) Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar menyebutkan pihaknya akan membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjang penduduk yang diprediksi sebanyak 70% akan tinggal di perkotaan pada 2045.
Ia menuturkan, pembangunan perkotaan yang merata bisa menjadi salah satu cara untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan untuk mencegah penumpukan penduduk di perkotaan.
"Kami memiliki satu tekad bahwa di pemerintahan yang mendatang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai," katanya dalam Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).
"Sekaligus kemampuan terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan," tuturnya.
(abr/zlf)
