.webp)
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar menuturkan pihaknya akan membangun 40 kota baru yang selevel dengan DKI Jakarta. Apakah hal itu bisa terwujud?
Pada Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (22/12) pria yang akrab disapa Cak Imin menyebutkan akan membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjang penduduk yang diprediksi sebanyak 70% akan tinggal di perkotaan pada 2045.
Ia menuturkan, pembangunan perkotaan yang merata bisa menjadi salah satu cara untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan untuk mencegah penumpukan penduduk di perkotaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memiliki satu tekad bahwa di pemerintahan yang mendatang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai," katanya dalam Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).
"Sekaligus kemampuan terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan," tuturnya.
Apakah membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta memungkinkan untuk dilakukan?
Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, gagasan tersebut harus dievaluasi lagi, apakah yang ingin dikembangkan kota baru yang benar-benar dari nol atau meningkatkan kualitas kota yang sudah ada. Ia berpendapat, akan lebih realistis untuk jika meningkatkan kualitas kota yang sudah ada dibandingkan dengan benar-benar membangun kota baru.
Ia juga menuturkan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 ini harus lebih merinci dari 40 kota itu kota-kota mana saja yang akan dikembangkan, jumlah kota yang akan dikembangkan per tahun hingga biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kota-kota tersebut.
"Jadi perlu kajian yang lebih matang. Nah kalau dari kemarin, saya melihat belum matang, masih jauh dari kemungkinan untuk implementasi seandainya Paslon 1 jadi (presiden dan wakil presiden)," tuturnya kepada detikcom, Sabtu (23/12/2023).
Nirwono mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berencana untuk mengembangkan 10 kota metropolitan seperti Jakarta. Namun, dalam praktiknya hingga saat ini masih belum terlihat hasilnya. Kota-kota tersebut yaitu Jabodetabek, cekungan Bandung atau Bandung Raya, Semarang sampai Kendal, Surabaya sampai Sidoarjo, Denpasar dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Palembang dan sekitarnya, Banjarmasin dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, dan Manado dan sekitarnya.
Dari kesepuluh kota tersebut, menurutnya yang baru kelihatan progresnya adalah kawasan Jabodetabek. Oleh karena itu, menurutnya untuk membangun kota baru selevel Jakarta agak sulit jika dilakukan hanya dalam 5 tahun saja.
"Ini menunjukkan usulan 40 kota baru itu masih mentah, artinya tidak banyak berharap program tersebut bisa langsung diimplementasikan. Karena apa? Kita juga terkendala 5 tahunan pemerintahan, dalam 5 tahun pemerintahan itu tahun pertama biasanya lebih kepada penjelasan atau pendalaman usulan, baru tahun kedua, ketiga, keempat itu pelaksanaan, tahun kelima biasanya sudah persiapan untuk pemerintahan atau pemilu berikutnya," paparnya.
Ia menyarankan, dengan gagasan tersebut sebaiknya mengembangkan kota secara bertahap. Misalnya dari kota kecil menjadi kota menengah, kota sedang menjadi kota besar, barulah kota besar menjadi kota metropolitan.
"Dari pandangan saya, lebih baik dievaluasi kembali kemudian konkretnya seperti apa implementasinya dalam 5 tahun dan yang terpenting adalah pembiayaannya bagaimana, kan nggak sekedar APBN-APBD, harus ada pembiayaan-pembiayaan lain yang memastikan akan ada investor yang mengembangkan kota tadi," jelasnya.
Apalagi, Jakarta sendiri membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk bisa menjadi kota metropolitan seperti saat ini. Maka dari itu, menurutnya tidak mudah bagi kota-kota untuk mengejar level Jakarta dalam waktu singkat.
"Akan lebih realistis jika naiknya berjenjang, dari kota kecil ke kota sedang, kota sedang ke kota besar, dari kota besar disiapkan menuju ke kota metropolitan," paparnya.
Senada, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menuturkan untuk membangun sebuah kota membutuhkan waktu yang lama, sekitar 20-30 tahun, apalagi jika ingin membangun kota selevel Jakarta. Menurutnya, apabila sebuah kota ingin dikembangkan agar selevel dengan Jakarta, maka kota tersebut setidaknya harus setara dengan Jakarta.
"Contohnya dari kota sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, itu kota metropolitan semua dari sisi penduduk, di atas 1 juta penduduk. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor sudah selevel Jakarta? Jakarta itu penduduknya besar dan Jakarta itu kota 'mata air', banyak duit. Anggaran Jakarta sangat besar, sementara anggaran pembangunan kota-kota sekitar sangat sulit untuk menemukan yang sampai Rp 10 triliun, APBD-nya," tuturnya kepada detikcom.
Apalagi, setiap kota tidak memiliki fungsi yang sama seperti di Jakarta yang ada fungsi keuangan, perdagangan jasa, pemerintahan, layanan pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Kebanyakan kota-kota itu hanya memiliki fungsi pemerintahan saja atau penyediaan barang dan jasa. Maka dari itu, menurutnya akan lebih baik jika kota-kota tersebut dikembangkan menjadi kota layak huni sesuai dengan ciri khas masing-masing kota.
"Lebih bagus daripada kita membuat target yang berat karena setiap kota mau dibangun dari sisi mana dulu. Lebih bagus setiap kota membangun dengan prinsip livable city, kota yang layak huni, kota yang punya upaya peningkatan dari sisi kualitas hidup warga kotanya dengan menetapkan KPI (Key Performance Indicator)-nya yang terukur dan berkualitas untuk menghidupi warganya," tuturnya.
Menurutnya, akan lebih baik jika kota yang dikembangkan sesuai dengan keunggulan masing-masing, misalnya Kota Bandung dikembangkan menjadi pusat ekonomi kreatif atau Daerah Istimewa Yogyakarta dikembangkan jadi kota pariwisata internasional dan kota pendidikan atau Makassar dikembangkan menjadi pusat pendidikan untuk Indonesia wilayah timur.
"Jadi pengembangan 40 kota itu harus jelas mau dibangun apa. Kota-kota itu tidak bisa diseragamkan karena karakter orangnya berbeda, karakter sumber daya manusianya juga berbeda," ujarnya.
(abr/zlf)
