Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terus dilakukan. Rencananya, pembangunan pusat pemerintahan akan selesai pada 2024.

Apabila ibu kota Indonesia jadi pindah ke IKN, lantas gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta akan jadi apa?

Kurator IKN Ridwan Kamil menyebutkan, gedung-gedung pemerintahan yang kosong di Jakarta bisa saja digunakan untuk berbagai hal, misalnya hunian, museum, bahkan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, hal itu baru bisa terwujud setelah adanya visi tata ruang dari Gubernur DKI Jakarta.

"Sampai hari ini, aset-aset yang ditinggalkan (di Jakarta) itu kan ada Rp 1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan, dan Rp 300 triliun yang siap dikonversi secepatnya, itu tuh masih berbentuk tata uang, masih matematikanya saja belum tata ruang," katanya dalam acara Strategi Keberlanjutan: Visi IKN dan Transformasi Jakarta di Media Center Indonesia Maju, Jumat (22/12/2023).

"Jadi jangan gini 'oh ini jadi apa jadi apa' nggak bisa, harus dari Gubernur Jakarta dulu visinya apa, jadi jangan 'diketeng-keteng', ini maaf ya istilah saya. Jadi visinya apa dulu, apa jadi CBD baru kayak Sudirman, yaudah berarti full kantor-kantor swasta lagi," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menuturkan bisa saja gedung-gedung yang kosong itu dibuat menjadi museum. Misalnya di Istana Merdeka.

"Kemarin saya bilang ke pak Jokowi, 'ini Istana Merdeka akan jadi apa?' Kalau visi (Gubernur) Jakartanya jadi pariwisata, Istana Merdeka bisa jadi museum kan ada ribuan lukisan warisan Bung Karno di gudang saking banyaknya, kan bisa menjadi museum," ungkapnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mengungkapkan, gedung kementerian yang kosong ini bisa dibongkar untuk dijadikan ruang terbuka hijau atau RTH.

"Bisa aja dibongkar jadiin RTH. Bisa karena ada Rp 1.600 triliun aset pemerintah pusat di Kota Jakarta, yang bisa dimanfaatkan secara teknis Rp 300 triliunan mayoritas di Monas. Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi peedestrianisasi gitu ya, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, mengurangi beban banyak sekali," ujarnya.

Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun, lagi-lagi harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.

"Jadi poinnya adalah semua itu memungkinkan, mau jadi hunian menengah bawah atau RTH atau apa kita tunggu dulu visi DKJ-nya, Daerah Khusus Jakarta," paparnya.

Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota ke IKN Nusantara bisa meringankan beban Jakarta. Beban-beban tersebut contohnya seperti kemacetan, polusi, dan lainnya.

"Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100% tapi sudah ibaratnya kalau kita sudah nahan beban ibaratnya pakai tas ransel ini kilogramnya berat beban kita sudah berkurang dengan konsep IKN. Walaupun beban beratnya masih ada," tuturnya.