.webp)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil mencapai target penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit senilai Rp 26,32 triliun. Rincian dari 229.000 unit yaitu terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp 26,31 Triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp 11,94 miliar.
Menurut Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, hal tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama dari berbagai pihak, seperti bank penyalur, pengembang, dan lainnya.
"Berkat kerja sama yang baik dari semua tim, bank penyalur dan pengembang serta BP Tapera maka target 2023 ini dapat kami capai. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan,"ungkap Adi Setianto dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi berharap pencapaian ini menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun, Adi menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus tetap memastikan penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.
"Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni," tegasnya.
Sebagai informasi, penyaluran FLPP ini disalurkan oleh 40 bank penyalur. Adapun, sepuluh bank penyalur tertinggi dalam penyaluran dana FLPP ini terdiri dari BTN sebanyak 126.269 unit, diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit.
"Sepuluh bank penyalur tertinggi ini menyalurkan 95,63% dari total penyaluran. Sisanya 30 bank penyalur lainnya menyalurkan sebanyak 4,37%" ujarnya.
Ke depan, pihaknya berharap semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp 13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp 7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp 230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp 21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.
(abr/dna)
