Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka Kongres II HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat). Dalam sambutannya, dia mendorong pemerataan pembangunan rumah rakyat di Indonesia.

Bamsoet yang juga Wakil Ketum Partai Golkar ini menekankan dalam 'merumahkan' rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini karena dana APBN untuk perumahan yang terbatas, terlebih dengan backlog (kekurangan pemenuhan kebutuhan) perumahan yang terus bertambah setiap tahun.

Karena itu dia mengapresiasi dukungan pengembang perumahan yang telah menjalankan usaha secara bijak. Menurut Bamsoet mereka layak disebut sebagai 'pahlawan' rumah rakyat.

"Tahun ini, backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menegaskan, bahwa tempat tinggal adalah kebutuhan fundamental rakyat, yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri mencapai 80,1 persen. Tahun 2021 meningkat menjadi 81,08 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 83,99 persen. Jika diasumsikan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 275,3 juta, maka ada sekitar 44 juta penduduk yang belum memiliki rumah sendiri.

"Pada tahun 2015 yang lalu, Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Sejak dicanangkan pada tahun 2015, Program Sejuta Rumah yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan target pembangunan 1 juta rumah per tahun, baru betul-betul terealisasi pada tahun 2018, dengan capaian 1,13 juta unit. Angka ini kemudian meningkat pada tahun berikutnya dengan capaian 1,25 juta unit," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan selama periode tahun 2015 hingga tahun 2021 realisasi Program Sejuta Rumah telah mencapai 6,87 juta unit rumah. Namun menurutnya angka ini belum mampu menekan sepenuhnya angka backlog perumahan di Indonesia.

Bamsoet menyebut kondisi tersebut semakin diperburuk oleh tingginya angka urbanisasi. Diketahui saat ini, sekitar 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.

"Memang tidak mudah menyelesaikan masalah perumahan ini, apalagi jika melihat angka backlog perumahan. Namun ini jadi tantangan tersendiri, khususnya HIMPERRA. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil karena terkena dampak pandemi, dan juga perekonomian global yang juga kurang kondusif, 'memaksa' pengembang perumahan untuk menata strategi dan bekerja lebih keras lagi," pungkas Bamsoet.