.webp)
Sektor perumahan menjadi salah satu program yang dibawa oleh ketiga calon presiden (capres), termasuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ada beberapa program untuk sektor perumahan yang akan dibawa pasangan capres tersebut, salah satunya membangun rumah tapak dan rumah susun (rusun) atau hunian vertikal masing-masing 500 ribu unit.
Untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 12,7 juta, pasangan capres ini memiliki program membangun 500 ribu unit rumah tapak dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Selain di perkotaan, pihaknya akan membangun atau merenovasi yang ditargetkan mencapai 2 juta rumah di pedesaan pada tahun kedua menjabat.
"Saya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Panangian Simanungkalit dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panangian menyebutkan, pembangunan akan dimulai dari desa termasuk di sektor perumahan. Ide membangun rumah di desa tersebut, menurutnya, merupakan simbol keberpihakan negara atas pembangunan didesa.
Tak hanya itu, Panangian mengungkapkan Prabowo akan mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum punya tempat tinggal, termasuk untuk masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau non-fix income.
"Prabowo - Gibran komitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, program-program dihadirkan sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif," ungkapnya
Hunian Vertikal
Sementara itu, Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM, Paulus Totok Lusida juga menegaskan bahwa program perumahan Prabowo - Gibran akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif. Menurut Totok, nantinya dari data yang akurat KIM melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan.
"Tanpa data tentu kami tidak bisa bergerak. Dan dari data yang ada kita tahu angka backlog sudah mencapai 12 juta-an. Dari 12 juta tersebut, ternyata yang non fix income itu jumlahnya sangat besar yakni sekitar 65%-70%. Dari data juga kita tahu non fix income yang non bankable juga cukup besar. Jadi semua akan kita perhitungkan," ujar Totok.
Totok menilai, penyediaan hunian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Untuk di kawasan perkotaan terutama kota-kota yang memiliki penduduk di atas 2 juta jiwa, pembangunan hunian haruslah hunian vertikal. Artinya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal sebanyak-banyaknya agar warga yang membutuhkan seperti kalangan milenial dan Gen Z mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.
KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun, di mana satu tower terdiri dari 1.000 unit. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa). Hal itu untuk mensiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non-fix income dan tidak bankable.
Ia melanjutkan, rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Nantinya, rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah.
"Untuk liftnya nanti akan menjadi beban pemerintah, supaya mereka yang tinggal dirusunawa tidak terbebani. Pemerintah juga akan melakukan upaya edukasi dan pengkondisian dulu agar masyarakat mau dan terbiasa tinggal di hunian vertikal," imbuhnya.
Lalu bagaimana dengan ketersediaan lahan untuk membangun tower-tower rusunawa tersebut? Totok menjelaskan, pemerintah mendatang akan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN yang titik lokasinya diperkirakan cukup banyak.
"Kalau pemerintah pusat mewajibkan pemda untuk menyiapkan lahannya tentu bisa. Termasuk lahan-lahan milik PT KAI yang ada dimana-mana. Dari pada kosong dan nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan semua itu sudah kami hitung, dan sangat rasional," pungkasnya.
(abr/zlf)
