.webp)
Sektor perumahan menjadi salah satu program yang diusung para calon presiden (capres) di 2024, termasuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu programnya adalah membangun rumah di pedesaan dan perkotaan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit menyebutkan, dari 17 program prioritas yang diusung pasangan capres itu, satu di antaranya adalah sektor perumahan. Di mana pada program nomor 13, salah satunya menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
Selain itu, dari 17 program prioritas itu ada 8 program hasil terbaik cepat (best result fast) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029, di dalamnya termasuk sektor perumahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maksudnya ini sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ungkap Panangian dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (17/11/2023).
Ia menjelaskan, pasangan capres ini sangat peduli terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka juga memiliki program untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah.
Target Prabowo-Gibran, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, juga ingin membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai 2 juta rumah mulai tahun kedua mereka menjabat.
Selain itu, untuk mengurangi backlog, mereka juga memiliki program membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp 101 triliun per tahun.
Untuk pendanaan yang cukup besar tersebut, menurut Panangian, Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan. Selain itu, potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak selama ini juga belum optimal. Meski demikian, menurut Panangian, Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi.
"Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi," katanya.
Panangian memperkirakan, pembangunan atau renovasi 2 juta rumah di pedesaan dan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki program di sektor perumahan berupa kemudahan akses kredit pemilikan rumah (KPR) termasuk untuk pekerja informal.
Nantinya akan ada dua wujud program tersebut, yaitu KPR 5% dan tepat serta KPR untuk pekerja informal dan independen. Melalui program tersebut diharapkan dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia bisa terealisasi.
"Wujud programnya ada dua, satu KPR pasti 5% dan tepat, kira-kira itu arahnya. Dan untuk pekerja informal dan independen itu KPR yang dibantu prosesnya, penjaminannya lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang nonformal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk beli rumah," ungkap Anies Baswedan, pada Talkshow dalam rangkaian acara Rakernas APERSI di Vertu Hotel, Jumat (10/11/2023).
Di sisi lain, program perumahan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md yaitu dua juta rumah per tahun hingga KPR dengan bunga rendah.
"Sepuluh juta rumah (selama 5 tahun), dua juta per tahun. (Fokusnya) di perkotaan. Kalau desa kan Pak Ganjar sudah punya inisiatif membangun desa mandri ya, mandiri pangan, mandiri energi, tapi kan perumahan lebih banyak kebutuhannya di perkotaan, jadi kita arahnya ke sana," kata Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto di Vertu Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).
Ia menjelaskan, program tersebut bukan hanya sekedar program membangun rumah, tetapi juga termasuk merenovasi rumah-rumah yang belum memenuhi standard WHO. Program ini juga membawa filosofi bahwa rumah merupakan basis untuk membangun keluarga yang sehat untuk menciptakan manusia unggul.
Rencananya, sumber anggaran untuk program ini bukan hanya APBN, tetapi ada tambahan anggaran lainnya di luar APBN. Selain itu, Ganjar juga memiliki program untuk menyediakan KPR dengan bunga rendah dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk jangka waktunya sendiri juga masih dalam kajian.
Di sisi lain, pihaknya juga sedang mengkaji kriteria penerima manfaat dari kemudahan KPR dengan bunga rendah, termasuk sektor pekerja informal.
"Nah tapi ini di samping politik anggaran, kita juga perlu ekosistem dalam membangun dan mengembangkan perumahan terutama untuk masyarakat bawah. Pembiayaan di sana termasuk. Pembiayaan ini kan diperlukan tidak hanya pembiayaan berbunga rendah tetapi juga berjangka panjang. Artinya kebijakan itu berjalan cukup lama," ujarnya,
"Jadi (bunga) rendah dalam konteks cukup lama sehingga ada kepastian berusaha bagi para pengembang di sana," pungkasnya.
(abr/zlf)
