.webp)
Ketiga calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyusun visi misi yang akan dibawa pada pemilu 2024. Ketiganya sama-sama memasukkan perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan mendatang.
Jika menilik pemilu sebelum-sebelumnya, Pengamat dan Pakar Properti Panangian Simanungkalit menjelaskan, belum ada pemilu yang 'pro-perumahan' seperti sekarang ini. Bahwa program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain.
"Namun kita apresiasi saat ini bahwa kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, (7/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh calon presiden dan wakil presiden dalam program dan target mereka.
"Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka," ungkapnya.
Menurut Panangian, memang sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis. Panangian menilai, Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana.
"Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja," terangnya.
Dari kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp 4.740 - 5.788 triliun per tahun.
Kontribusi sektor properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018-2022 sebesar Rp 2.349 - 2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% - 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional. Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi sektor properti sebesar Rp 938 - Rp1.147 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, sektor properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022.
Sektor Properti serta efek penggandanya selama periode 2018-2022 menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp 185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.
Untuk pemerintah daerah, sektor properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sekitar Rp 92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pada kondisi tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila sektor properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Nah, dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukkan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang menggembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar," imbuh Panangian.
Program Terkait Perumahan dari Masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pasangan Ganjar Paranowo Mahfud MD (GaMa) beberapa waktu lalu mereka menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
Pasangan Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.
Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran bahkan sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.
"Saya rasa, yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Prabowo-Gibran. Pasalnya mereka membangun dari desa. Jadi mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan," tutur Panangian.
Lebih lanjut Panangian memaparkan, Prabowo-Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Beberapa waktu lalu Panangian mengusulkan ke Prabowo-Gibran bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya. Alasannya agar pengurangan backlog bisa terealisasi.
"Jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit Rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 ribu unit landed house Rp 50 triliun, subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp 36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp 15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp 101 triliun per tahun," ujarnya.
Panangian menilai, cara yang paling simple untuk mengurangi backlog adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Adapun, subsidi untuk bidang perumahan saat ini sekitar Rp 20 triliun. Jika dibandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp 570 triliun, subsidi perumahan tidak sampai 3%-nya.
"Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10%. Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10%. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp 40 sampai 50 triliun lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang," pungkas Panangian.
(abr/dna)
