Konflik lahan antara Hotel Sultan dan Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) masih berlanjut hingga kini. Akibat adanya konflik ini, karyawan Hotel Sultan khawatir akan berpengaruh pada gaji yang mereka terima.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch. Jumhur Hidayat kepada awak media. Ia mengatakan bahwa okupansi hotel menurun hingga 10% akibat konflik lahan tersebut sehingga berpotensi terjadinya pemotongan gaji karyawan.

"Akan ke sana otomatis. Kalau orang nggak ada revenue kan pasti ke sana arahnya. Nanti terjadi lagi sengketa internal, kan jadinya kan jadi kacau," kata Jumhur kepada awak media di kawasan Senayan, Senin (6/11/2023).

Seperti yang telah diberitakan, Kuasa Hukum PPKGBK, Saor Siagian, telah melayangkan somasi secara terbuka kepada karyawan PT Indobuildco, Pengelola Hotel Sultan, pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/10) minggu lalu.

Selain melayangkan somasi, pihak PPKGBK juga menutup empat dari lima pintu gerbang Hotel Sultan dengan beton.

Menanggapi hal tersebut, Jumhur mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh PPKGBK tidak adil dan harus dihentikan. Ia menilai bahwa hal tersebut sangat merugikan para karyawan Hotel Sultan sendiri.

"Maksudnya nggak pedulilah dengan soal ke-sengketa-annya. Tapi, kalau orang nggak bisa ngegaji kan ujungnya kan ya anggota kita, karyawan PT Indobuildco (yang rugi). Jadi, buat saya, ini nggak fair lah. Ini harus dihentikan, gaya-gaya sengketa seperti ini harus dihentikan," jelas Jumhur.

Terkait somasi, ia juga menuturkan bahwa tindakan tersebut kurang tepat. Menurutnya, urusan sengketa dan bisnis seharusnya tidak boleh dicampuradukkan.

"Dispute itu mendapat penjelasan dari Kemenkopolhukam, Bapak Mahfud MD, menyatakan bisnis as usual aja, berjalan biasa bisnis. Tidak boleh ada yang terganggu dari kegiatan bisnis, itu penting kami pegang karena, ya, urusan bisnis nggak boleh diganggu. Urusan sengketa atau keperdataan itu urusan lain," tuturnya.

Sebagai informasi, somasi yang dilayangkan oleh PPKGBK tersebut berupa himbauan untuk berhenti bekerja. Sejak dilayangkannya somasi, para karyawan Hotel Sultan merasa takut, gelisah, dan kurang nyaman saat bekerja.

"Seperti yang mungkin sebelumnya sudah saya ceritakan juga kepada media, bahwa sampai dengan saat ini, tetap karyawan merasa takut, merasa gelisah, dan susah," tutur Yana Mulyana, Ketua PUK Serikat Pekerja Parekraf Hotel Sultan, kepada awak media di Senayan, Senin (6/11/2023).

Setelah pertemuan karyawan Hotel Sultan dengan Ketua DPP KSPSI tersebut, Yana berharap akan adanya mediasi antara pemerintah dan PT Indobuildco untuk menemukan solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Harapan kami kemungkinan ada mediasi lagi atau pertemuan antara pemerintah yang diwakili oleh Setneg dan PPGBK dan juga oleh perwakilan daripada perusahaan PT Indobuildco dapat menghasilkan suatu keputusan win-win solution, keputusan yang terbaik untuk pemerintah, PPGBK dan Setneg, dan juga untuk PT Indobuildco," jelasnya.

"Kami juga ingin bekerja seperti yang kemarin-kemarin lagi: nyaman, kondusif. Itu yang kami harapkan," pungkas Yana.

Buat detikers yang punya permasalahan seputar rumah, tanah atau properti lain. Baik itu berkaitan dengan hukum, konstruksi, pembiayaan dan lainnya, tim detikProperti bisa bantu cari solusinya. Kirim pertanyaan Kamu via email ke tanya@detikproperti.com dengan subject 'Tanya detikProperti', nanti pertanyaan akan dijawab oleh pakar.