Setiap proses pembangunan tentunya akan menimbulkan dampak yang bisa berpengaruh pada lingkungan. Karena itu setiap pembangunan harus menyertakan izin yang lengkap termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pembangunan ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung misalnya, saat ini mulai banyak dikeluhkan masyarakat.

Sejumlah warga di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu dan Grand Residence City Bekasi, mengeluh karena bangunan rumahnya retak-retak dan dampak kerusakan lainnya. Bahkan beberapa warga juga ada yang mendadak sesak nafas karena infeksi saluran pernapasan (ISPA) akibat menghirup debu dari pekerjaan proyek tersebut.

Menurut Ketua RW 014 Desa Cijengkol, Abib Endang Trisnawan, sebanyak tujuh orang warganya tekena gangguan pernafasan dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit padahal sebelumnya tidak pernah punya riwayat penyakit tersebut. Sedangkan berdasarkan laporan warga, sebanyak 15 unit rumah mengalami retak akibat kencangnya getaran mesin alat berat pengerjaan proyek tol Cimanggis-Cibitung.

"Warga kami yang sakit salah satu penyebab utamanya karena terlalu banyak menghisap debu dan ini yang bilang dokter jadi kami tidak asal bicara karena ada bukti rekam medis dari Rumah Sakit Hermina," ujar Abib mewakili warga yang ditemui usai mediasi antar warga dengan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) dan PT Waskita Karya pekan ini.

Karena itu Abib, mewakili warga, menuntut PT CCT dan PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek jalan tol agar memberikan kompensasi dana pengobatan serta perbaikan rumah termasuk meminta pembatasan jam kerja pembangunan proyek yang selama ini dikerjakan 24 jam sehingga sangat mengganggu warga. Setidaknya jam kerja disudahi hingga pukul 22.00 untuk masyarakat bisa beristirahat.

Bentuk kompensasi lain yang diminta adalah perhatian lebih terhadap kebutuhan sosial warga sekitar proyek. PT CCT dan Waskita harus memprioritaskan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar terutama yang terdampak proyek.

Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) Coordinator PT CCT Dihny Puspita mengatakan, pihaknya sangat menyadari di setiap proyek pasti akan ada yang terdampak dan karena itu telah siap menangani berbagai keluhan masyarakat. Namun tentu semuanya memerlikan analisas data di lapangan supaya solusi yang dikeluarkan juga tepat.

"Terkait debu kami rutin melakukan penyiraman dan karena sekarang musim kemarau jadi memang debunya lebih banyak. Tentu kita tidak bisa menjustifikasi permasalahan yang terjadi akibat debu atau bukan sehingga harus berkoordinasi dengan rumah sakit terkait," katanya.

Perusahaan akan berpatokan pada keterangan resmi dari dokter Hyperkes atau dokter yang bersertifikat keselamatan kerja yang bisa menyebutkan warga yang sakit memang benar karena debu proyek jalan tol.

Permasalahan tidak berhenti di situ, kuasa hukum PT Agung Graha Persada Utama (AGPU) Roy Michael mengatkan, proyek jalan tol ini tidak memerhatikan dampak dari pembebasan lahan yang masuk ke dalam kawasan Grand Residence Bekasi di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu.

"Nilai yang diberikan sangat jauh dengan nilai tanah di sekitarnya padahal tanah yang dibebaskan untuk proyek jalan tol itu tanah matang yang siap dipasarkan oleh PT AGPU selaku pengembang," bebernya.