.webp)
Kebutuhan akan tempat tinggal, khususnya rumah semakin meningkat tiap tahunnya. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah memiliki program yang menargetkan zero backlog pada 2045 mendatang.
Salah satu yang dilakukan adalah melalui program sejuta rumah (PSR). Program ini memiliki target pasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Akan tetapi, menurut Pengamat Properti yang juga Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit, sektor perumahan khususnya perumahan bagi MBR selama ini masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki atau belum bertempat tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, sektor perumahan berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Permasalahan "backlog" (kekurangan perumahan) saat ini masih belum teratasi bahkan jumlahnya semakin meningkat. Karena itu kita berharap pemerintah yang akan datang agar lebih memperhatikan hunian rakyat, terutama bagi Milenial dan MBR," ucap Panangian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/10/2023).
Memang, target pemerintah untuk zero backlog pada 2045 adalah tujuan yang mulia. Namun, perlu kebijakan atau program serta strategi yang matang untuk mencapainya.
Lebih lanjut Panangian memaparkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada saat Musyawarah Nasional (Munas) REI 2023 lalu mengatakan jika backlog perumahan kita masih 12,7 juta unit. Padahal Kementerian PUPR selalu klaim setiap tahun sudah membangun 1 juta rumah.
"Pertanyaannya, mengapa dari 2014 sampai 2023, angka backlog tidak berkurang dan seperti jalan di tempat? Kalau klaim Kementerian PUPR benar, harusnya sekarang sudah berkurang 9 juta sejak 2014. Tapi nyatanya seperti lagu 'aku masih seperti yang dulu'," tutur Panangian.
Sementara itu, berbicara soal target Zero Backlog pada tahun 2045, menurut Panangian, perlu upaya keras dan kerja yang cerdas untuk mencapai ke sana. Kalau sekarang jumlahnya backlog mencapai 12,7 juta unit, berarti harus dihitung berapa unit yang akan dibangun dalam waktu 21 tahun mendatang. Ya, setidaknya kita butuh bangun membangun sekitar 600 ribu unit per tahun.
Di sisi lain, Jokowi sempat mengatakan ada kebutuhan lagi 700 ribu unit per tahun dari keluarga baru. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru, berarti total rumah yang perlu dibangun setiap tahun seharusnya 1,3 juta unit. Sementara itu, rumah yang dibangun saat ini sekitar 200 ribu sampai 220 ribu unit. Data tersebut dari Bank BTN, yang menjadi mayoritas untuk men-support KPR FLPP.
"Kalau hanya 200 ribu per tahun, berarti apa? Capaian itu tidak jauh beda dari capaian pembangunan rumah di zaman Pak Harto, sebelum beliau jatuh yakni 190 ribu per tahun," jelas Panangian.
"Berarti pengelolaan itu tidak berjalan. Itulah. Ya, itulah faktanya. Jadi, kenapa harus 1,3 juta unit per tahun sekarang? Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang. Itu lho keprihatinan kita, karena tidak ada perkembangan," tambahnya.
Di sisi lain, Panangian menilai perlu adanya peningkatan subsidi yang diberikan oleh pemerintah di bidang perumahan. Sebab, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, subsidi di bidang perumahan di Indonesia masih terbilang kecil.
"Salah satu cara yang paling simple adalah menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp 20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp 570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3% (dari APBN). Bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10%," tuturnya.
"Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp 40 sampai 50 triliun lah. Paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang deh. Jadi tetap dibutuhkan peningkatan anggaran dari APBN," terangnya.
Contoh lain, realisasi KPR di Indonesia hanya Rp 662 triliun atau 3% dari PDB. Biasanya, sebuah negara yang maju itu selalu dibandingkan rasio KPR terhadap PDB. Di Malaysia reaslisasi KPRnya mencapai 34% dari PDB sementara Singapura 42% dari PDB.
"Nah, jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu lah RSH (rumah sederhana), 500 ribu rusunami (rumah susun sederhana milik) dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp 50 triliun, subsidi 500 ribu unit rusunami Rp 36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp 15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp 101 triliun per tahun," paparnya
Di sisi lain, Panangian juga melihat kegagalan pemerintah dan developer untuk membangun rusunami. Kegagalannya terlihat ada pada pemerintah daerah. Pengembang sekarang tidak ada yang mau bangun.
(abr/zlf)
