Pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco diminta untuk segera mengosongkan hotel tersebut oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Sebab, masa pakai lahan atau hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan sudah habis per Maret dan April 2023.

Bahkan, pihak PPKGBK sudah memasang spanduk yang menegaskan bahwa lahan tempat Hotel Sultan berdiri adalah milik negara. Rencananya, akan ada 13 titik yang akan dipasangi spanduk tersebut.

Terkait hal ini, bagaimana nasib pegawai hotel dan pengunjung Hotel Sultan?

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Utomo mengatakan, terkait nasib karyawan Hotel Sultan yang terdampak dari pengosongan masih bisa dibicarakan dengan PT Indobuildco.

"Nasib karayawan ini adalah hal-hal teknis, apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik. Kenapa? Karena tentu Kemensetneg di sini ada pak Sesmen punya pengalaman-pengalaman seperti Taman Mini contohnya. Bahwa karyawan tentunya hak-hak mereka sejatinya masih di bawah Indobuildco tapi kalau ke depanya bisa dimanfaatkan lebih baik bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," ungkapnya dalam konferensi pers di Kawasan GBK, Rabu (4/10/2023).

Di sisi lain, Rakhmadi tidak menjelaskan dengan rinci terkait bangunan Hotel Sultan ke depannya akan digunakan sebagai apa. Ia hanya menyebutkan area lahan Hotel Sultan termasuk ke dalam rencana induk PPKGBK yang akan digunakan sebagai area komersial dan ruang terbuka hijau.

"Rencana induk itu bagaimana kita mengoptimalisasi aset tersebut bisa digunakan lebih baik untuk digunakan oleh masyarakat ke depannya. Tentu secara RDTR wilayah tersebut ada area komersialnya di mana kita ingin ke depannya lebih baik lagi di mana masyarakat bisa masuk ke dalam bisa menikmati ada ruang terbuka hijau yang baru di sana ada area komersialnya juga, tetapi ada pusat kehidupan yang lebih baik lagi untuk masyarakat untuk nantinya kita bisa punya ikon atau landmark baru di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum PPKGBK Chandra Hamzah dari Assegaf Hamzah & Partners mengatakan, dirinya berharap pihak PT Indobuildco dengan pihaknya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terkait hal-hal teknis seperti nasib pegawai hingga pengunjung Hotel Sultan bisa dibicarakan baik-baik.

"Dengan ini kita berharap Indobuildco bisa paham, kita sih berharap ada penyelesaian yang baik-baik. Dikosongkan (Hotel Sultan), kemudian nanti (nasib) karyawan bisa dibicarakan, penghuni (tamu) hotel yang ada sekarang bisa dibicarakan mungkin ada yang nyewa menginap sehari, dua hari, tiga hari penghuni hotel ini ya bisa kita bicarakan," tuturnya.

Walau demikian, Chandra menegaskan bahwa lahan yang ditempati oleh PT Indobuildco adalah milik negara sesuai dengan Sertifikat HPL 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara c.q. PPKGBK.

"Filosofi dasarnya tanah ini milik negara itu nondebatable, tidak perlu diperdebatkan. Kalau diperdebatkan maka tidak akan ada pembicaraan," pungkasnya.

Chandra juga mengatakan terkait nasib penghuni Hotel Sultan masih bisa dibicarakan, asalkan ada data siapa-siapa saja yang sudah booking untuk menginap di Hotel Sultan.

"Bisa kita bicarakan, yang penting ada datanya dulu lah. (Datanya) belum diminta, baru akan meminta," katanya.