Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) datang ke Hotel Sultan untuk menyerahkan surat terkait pengosongan Hotel Sultan. Penyerahan surat tersebut dilakukan oleh Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia dan beberapa staf lainnya.

Sekitar pukul 10.32 WIB terlihat perwakilan PPKGBK tersebut memasuki Hotel Sultan sembari membawa map berwarna biru. Di sekitar lokasi, terlihat beberapa personel polisi telah bersiaga di lokasi.

Sebagai informasi, hari ini PPKGBK memang berencana untuk memberikan surat pemberitahuan terkait pengosongan Hotel Sultan. Pihak PPKGBK menemui pihak Hotel Sultan terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan spanduk.

Suasana Terkini Hotel Sultan Jelang Pengosongan Foto: (Almadinah Putri Brilian/detikcom)

Spanduk tersebut menegaskan bahwa blok 15 atau lahan berdirinya Hotel Sultan merupakan barang milik negara. Diperkirakan spanduk akan dipasang pada 18 titik di sekitar kawasan Hotel Sultan.

Sebelumnya diberitakan, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) berencana untuk mengirimkan surat untuj mengosongkan Hotel Sultan hari ini. Nantinya PPKGBK akan menemui pihak manajemen Hotel Sultan terlebih dahulu untuk memberitahukan hal tersebut.

Hal ini terungkap dari surat undangan peliputan yang diterima tim redaksi pada Selasa (3/10/2023).

Polisi melakukan pengamanan di Hotel Sultan jelang pengosongan, Rabu (4/10/2023). Foto: (Adrial Akbar/detikcom)

Dalam surat undangan tersebut, disampaikan bahwa tim dari PPKGBK akan datang ke lokasi pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun agenda pertemuannya adalah membahas soal pengosongan kawasan Hotel Sultan.

"Sehubungan dengan berakhirnya tenggat waktu yang diberikan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan Blok 15 di kawasan GBK (tempat berdirinya Hotel Sultan). Pihak PPK GBK akan datang ke Hotel Sultan untuk menyampaikan perihal tersebut pada Hari Rabu, 4 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB kepada Manajemen Hotel Sultan dan juga akan memasang spanduk di beberapa titik area tersebut untuk menegaskan bahwa Blok 15 merupakan barang milik negara," bunyi udangan tersebut.