.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok kebijakan pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau. Rencananya, kebijakan itu akan diluncurkan tahun depan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Tri Saputra Zuna menuturkan, saat ini pihaknya masih menyusun skema pembiayaannya. Ia berharap, tahun depan skema pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau atau Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sudah bisa terbit.
"Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching," ucapnya kepada wartawan di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (29/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, IGAHP ini mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target net zero emission untuk sektor perumahan pada 2050. Adapun, program ini dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.
IGAHP juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan terjangkau, mengatasi hambatan di sisi permintaan dan penawaran, serta menggabungkan teknologi rendah karbon dan Berkelanjutan ke dalam pengembangan sektor perumahan. Hal ini melalui integrasi desain dan teknologi hijau atau ramah lingkungan, sertifikasi bangunan hijau, pengembangan solusi densifikasi (perapatan), dan percepatan regenerasi perkotaan.
Herry mengaku, pihaknya sudah melakukan pilot project IGAHP di Palembang, Sumatera Selatan pada 2022. Memang, dengan skema pembiayaan perumahan hijau ini akan ada sedikit tambahan pengeluaran biaya yaitu sekitar 2%, namun menurut Herry masih dalam batas wajar.
"Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan di Palembang, tambahan capital cost-nya tidak terlalu besar sebetulnya, hanya sekitar 2%, itu dengan menerapkan konsep green yang minimal bisa di-achieve, itu dari pemanfaatan materialnya, penggunaan air dan energi." tuturnya.
Herry mengatakan, skema ini bisa saja dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu selama di IKN membangun rumah dengan harga terjangkau.
"Dia sebagai platform kan terbuka untuk affordable housing yang harus kita support dan kita bantu hari ini, yang affordable, sehingga platform ini fokus di affordable housing. Jadi selama dia berkaitan dengan affordable housing, ini bisa dipakai, di IKN juga bisa (dipakai)," ungkapnya.
"Karena nanti bisa main di-supply, di sana bisa memberikan kredit konstruksi dengan kredit yang lebih murah, syaratnya apa? Bangunannya harus green, di KPBU untuk sindikasinya, bisa juga di secondary dengan menerbitkan green bond, bisa juga di primary, seperti yang kemarin di Energy Effecient Mortgage (EEM), jadi KPR yang green," sambungnya.
Namun, hal ini tentunya diperlukan kolaborasi dan komitmen oleh semua pihak supaya skema pembiayaan ini bisa terjadi.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pembangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Hal ini guna mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau.
"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau," kata Herry dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/8/2023).
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan kebutuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan pada tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
"Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif. Karena untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu program saja," tutur Herry.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga berharap seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
"Untuk menuju perumahan yang efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi," katanya.
(zlf/zlf)
